RSS

Dokter, Kriminalisasi dan Hak Pasien

28 Nov

Indonesia saat ini sedang ramai dengan pemberitaan aksi mogok para dokter yang dilakukan Rabu (27 November 2013). Aksi yang dilatarbelakangi keprihatian terhadap vonis yang dijatuhkan pada dr. Ayu ini mendapat tanggapan yang mengkristal pada dua kubu. Kubu pertama, yang dalam generalisasi berlebih saya, sebagian besar adalah rekan-rekan dokter, tenaga medis dan keluarga dokter/tenaga medis. Mereka mendukung aksi tersebut sebagai bentuk penolakan mereka atas upaya “kriminalisasi dokter”. Kubu kedua, kembali, menurut generalisasi berlebih saya, sebagian besar adalah pasien atau keluarga pasien yang pernah memiliki pengalaman tidak mengenakkan dengan dokter atau tenaga medis. Kubu kedua menganggap bahwa mogok tersebut berlebihan. Vonis terhadap dokter Ayu dipandang wajar oleh kubu kedua, bahkan perlu untuk melindungi pasien dari peluang malpraktek oleh dokter. Pengalaman pribadi atau keluarga di masa lalu menjadi penguat argumen kubu kedua ini.

Saya pribadi berusaha menjadi kubu ketiga 🙂

Saya memiliki pendapat bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengekspresikan keinginan mereka. Semakin penting keinginan tersebut dalam skala prioritas mereka, semakin kuat pula ekspresi yang mereka lakukan. Protes bisa jadi merupakan salah satu bentuk ekspresi. Mogok kerja pun demikian. Masalah protes dan mogok kerja seharusnya diatur sebagai hak pekerja, sebagaimana cuti hamil/sakit dan liburan.

Di UK, bulan lalu juga terjadi aksi mogok mengajar yang dilaksanakan oleh sebagian guru. Aksi ini dipicu oleh rencana pemerintah hendak memotong subsidi pendidikan. Akibat aksi ini, sekolah-sekolah pun libur. Apa merugikan siswa? Bisa jadi ya. Tapi bagi saya, itu wajar. Para guru sedang memperjuangkan hak mereka.

Kembali pada rekan-rekan dokter di Indonesia: silahkan mogok. Saya dukung rekan-rekan menyuarakan aspirasi rekan-rekan semua. Jangan berhenti di mogok hari Rabu lalu! Suarakan terus aspirasi dengan menyewa pengacara, menemui DPR-RI, menemui Menteri Kesehatan, galang petisi dan sebagainya. Menurut saya, ini hak anda sebagai manusia dan warga negara.

Di saat yang sama, saya juga ingin mengajak rekan-rekan dokter, tenaga medis dan masyarakat Indonesia untuk melihat kasus tersebut dari sudut pandang yang lain: hak pasien dan keluarga pasien.

Secara pribadi, saya dan keluarga saya sudah berkali-kali mendapatkan perlakuan tidak mengenakkan dari dokter, tenaga medis atau rumah sakit sebagai institusi medis.

Pertama, nenek saya dulu pernah mengalami gejala stroke. Kami bawa nenek ke UGD sebuah rumah sakit di Yogyakarta. Nenek terlantar di sana sampai satu jam lebih, tanpa ada dokter yang melakukan penanganan. Tidak ada info apa yang terjadi, ke mana dokter jaga UGD dan sebagainya. Perawat pun lenyap dari UGD tersebut. Akhirnya, kakak saya menelpon salah seorang direktur rumah sakit tersebut, yang kebetulan teman keluarga kami. Mak bedhundhug (istilah Yogya untuk “tiada angin tiada hujan, tiba-tiba sesuatu terjadi) tergopoh-gopoh datang dokter dan perawat ke UGD, memeriksa Nenek dan membawa Nenek ke rawat inap. Sambil jalan ke rawat inap, seorang perawat berbasa-basi, “Ternyata keluarga Pak XYZ (direktur yang tadi kami telpon) ya? Blablablablablaaaa syalalalaaaaa…”

Kedua, keponakan saya memiliki riwayat kesehatan yang tidak terlalu bagus saat masih kecil dulu. Suatu ketika, ia dirawat di sebuah rumah sakit. Saat itu akhir Ramadhan. Selepas sholat Ied, saya dan keluarga menjenguk dan mendapati mbak saya sendirian di kamar, sementara keponakan kejang. Mas ipar keluar mencari dokter jaga dan perawat namun kemudian kembali ke kamar tanpa mereka. Selidik punya selidik, para perawat dan dokter jaga sholat Ied semua! What the…!? Benar lapangan cuma sepelemparan batu dari rumah sakit, tapi semua sholat Ied tanpa ada yang jaga!? Apa maksudnya!? Lagipula, saya dan keluarga yang sholat Ied di tempat agak jauh saja sudah selesai. Mereka belum!? Sungkeman dulu kali ya? Ironis, ketika saya mencoba menuntut permintaan maaf dari salah seorang dokter, kata dia itu hak perawat untuk beribadah. Wow, mana hak keponakan saya untuk mendapat perawatan segera?

Ketiga dan keempat dan kelima banyak kasusnya.

Yang terakhir, fresh from ER: bapak saya saat ini sedang di UGD. Rabu malam waktu Indonesia, Bapak nyaris kehilangan kesadaran. Ketika sudah UGD, dokter langganan Bapak yang sedang berada di luar kota mengirim sms, menanyakan apa obat yang diberikan dokter jaga UGD ke Bapak. Ibu menanyakan hal tersebut pada dokter jaga dan dibalas dengan hentakan kasar: “Kan bisa lihat sendiri obatnya apa!? Begitu saja kok tanya!?”

Waktu itu, Ibu saya sih balas menyentak: “Kalau dokter tidak mau jawab, ya bilang saja! Saya sampaikan ke dokter suami saya kalau dokter jaga tidak mau jawab!”

Well done! Gogogo, Mom!

Halo Pak Dokter, bagaimana SOP menjawab pertanyaan keluarga pasien ya? Apa anda waktu kuliah tidak pernah belajar tentang itu?

Bagi saya, jawaban dokter tersebut bodoh sekali. Daripada keluar energi dan udara (abab, istilah Jawanya) untuk menjawab ketus, bukankah energi dan udara yang sama dapat dikeluarkan dalam bentuk jawaban yang halus dan menghargai? Saya rasa itu lebih mulia.

Tentu, ini sikap oknum. Tapi oknum kok banyak ya? 🙂

Oke, saya juga menemukan dokter-dokter yang sangat menghargai dan memanusiakan saya dan keluarga, sebagai pasien dan keluarga. Ada dr. Probo, dokter almarhumah Nenek yang setiap kali berkunjung selalu mengajak Nenek dan keluarga berdoa, menguatkan kami akan apapun keputusan Allah SWT. Ada dr. Luthfan, dokter langganan Bapak yang tidak keberatan menjawab pertanyaan-pertanyaan kami, termasuk melalui sms. Ada dr. Kartika, dokter langganan Ibu yang selalu full senyum saat bertemu kami, meski saya sering melihat beliau sebenarnya sudah lelah. Ada dr. Bambang, dokter anak saya yang pelit obat dan murah guyonan. Ada dr. Cholis, dokter keluarga yang telaten mengirim sms mengingatkan jadwal kontrol Bapak dan Ibu. Ada dr. Paulus, dokter Nenek sebelum kami (terpaksa) pindah ke dr. Probo, yang setiap akan periksa selalu berkata, “nuwun sewu nggih, Eyang” (permisi, Eyang). Semua dokter itu dokter-dokter yang hebat di mata saya dan keluarga. Kalau sudah ketemu dokter yang seperti beliau, ogah rasanya saya lepaskan. Jarak yang membentang bukan halangan, Yogya pun akan kubelah untukmu /eaaa /malahpuisi 😉 [1]

Nah. Sebagai kubu ketiga yang mencoba proporsional dalam melihat mogok dokter kemarin, saya mengajak kita semua untuk lebih memperhatikan hak-hak pasien, khususnya hak untuk mendapatkan informasi yang tepat dan komunikasi yang simpatik dari dokter dan tenaga medis lainnya.

Lucu, ketika permintaan informasi tersebut berujung pada status seseorang di fb (yang mungkin dokter) sebagai berikut:

dr: dari semua hasil pemeriksaan, anda terkena dbd.

pasien: jd bgmn selanjutnya dok??

dr: saya rawat, pasang infus ya.
pasien: ok dok
dr: resiko pemasangan infus bla… bla…. walau tdk kita inginkan bisa berbahaya.
pasien: mksdnya?
dr: bisa ada resiko emboli, saya upayakan terbaiklah, walau sulit diselamatkan.
pasien: jgn infus dok!!!
dr: itu hak anda, nanti bisa pendarahan, gawat juga.
pasien: jd dok, psg infus ada resiko emboli, ngak infus bisa perdarahan?
dr: iya, jadi??
pasien: gelaaap dok,

Bagi saya kok ilustrasi di atas berlebihan ya? Lebih pada kesan menakut-nakuti pasien: Lo jangan tanya! Kalau lo tanya, hidup lo gak tenang!

Seharusnya peran dokter adalah memberikan pendidikan pada pasien, sehingga ketika pasien ketakutan, dokter dapat meredakan rasa takutnya itu dengan informasi yang wajar, syukur jika mampu mengajak sang pasien untuk mengembalikan semua pada Tuhan YME. Lha, ini kok kesannya dialog dengan robot, yang menjawab apa adanya dan dingin? [2]

Menurut saya, ada dua instrumen penting yang dapat membantu dokter dan pasien merasa nyaman: hukum dan komunikasi. Aturan hukum yang jelas dan sanksi yang tegas akan membantu menciptakan ketertiban dalam interaksi dokter-pasien. Hukum kesehatan perlu mendefinisikan dengan jelas apa itu malpraktek, bagaimana pencegahannya, bagaimana penyelesaiannya, siapa yang bertanggung jawab, apa sanksinya, siapa yang menjatuhkan sanksi, apa bentuk kompensasinya, siapa yang membayar kompensasi dan sebagainya. Hukum ini juga perlu ditegakkan, dan menurut saya penegakan hukum kesehatan harus dilaksanakan di pengadilan umum yang terbuka dan transparan. Masalah kesehatan adalah masalah yang sangat pribadi dan menyangkut hak hidup, sesuatu yang paling mendasar dari kemanusiaan. Untuk itu, kemungkinan pelanggaran terhadap hak hidup harus disidangkan secara terbuka dan mendapatkan pemberitaan jelas sehingga tidak ada keraguan sekaligus menjadi sarana peningkatan kesadaran bersama. Tidak pada tempatnya masalah malpraktek dibahas oleh asosiasi profesi dan dibahasakan dalam arcane language yang hanya dipahami oleh segelintir orang. Penegakan hukum oleh organisasi profesi juga dapat menimbulkan kesan, dugaan atau praktek kolusi karena kepentingan ganda (sebagai penegak hukum dan sebagai rekan satu profesi).

Komunikasi menjadi instrumen kedua yang sama pentingnya dalam menciptakan kenyamanan dokter dan pasien. Seorang teman tadi menyampaikan sebuah artikel di New York Times kepada saya [3]. Artikel ini membahas sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa dokter-dokter yang tidak santun dalam berkomunikasi dengan pasien, memiliki peluang yang lebih besar untuk menerima tuntutan dari pasien. Saya sepakat dengan artikel ini.

Jika dokter merasa perlu ketenangan dalam bekerja, tidak dihantui kecemasan akan berujung pada tuntutan malprakter, maka pasien merasa perlu ketenangan dalam berobat, tidak dihantui kecemasan akan menjadi korban malpraktek. Komunikasi menjadi jembatan antara dokter dan pasien.

Jika dokter merasa dirinya berhak untuk diperlakukan secara terhormat, maka pasien pun berhak untuk diperlakukan dengan terhormat pula. Komunikasi kembali menjadi jembatan antara dokter dan pasien.

Pada akhirnya, dokter dan pasien sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Dokter memiliki harkat dan martabat sebagai manusia yang harus dihargai pasien. Pasien pun memiliki harkat dan martabat sebagai manusia yang harus dihargai dokter. Fenomena kasus dr. Ayu, mogok para dokter dan berita-berita yang mengikutinya merupakan awalan yang baik bagi upaya mewujudkan hubungan yang sehat antara dokter dan pasien. Jika dialog ini dapat terus berjalan dengan sehat, tidak gaya anak-anak yang selalu mengucap pokokmen aku [4], maka saya optimis kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia akan meningkat.

[1] Serius, saat akan berangkat ke UK dulu, salah satu hal yang membuat saya paling cemas adalah bagaimana ketika anak saya sakit, soalnya kami sudah sangat nyaman dengan dr. Bambang.

[2] “robot”-nya Apple, SIRI, saja tidak sedingin dan sekaku ini. :p

[3] Untuk jurnalnya, baca di sini. Kesimpulan dari jurnal tersebut sebagai berikut:

RESULTS: Significant differences in communication behaviors of no-claims and claims physicians were identified in primary care physicians but not in surgeons. Compared with claims primary care physicians, no-claims primary care physicians used more statements of orientation (educating patients about what to expect and the flow of a visit), laughed and used humor more, and tended to use more facilitation (soliciting patients' opinions, checking understanding, and encouraging patients to talk). No-claims primary care physicians spent longer in routine visits than claims primary care physicians (mean, 18.3 vs 15.0 minutes), and the length of the visit had an independent effect in predicting claims status. The multivariable model for primary care improved the prediction of claims status by 57% above chance (90% confidence interval, 33%-73%). Multivariable models did not significantly improve prediction of claims status for surgeons.

 

[4] Pokokmen aku adalah gaya bahasa saya di masa kanak-kanak dulu yang ingin dunia mendengar apa ucapan saya, apa keinginan saya dan mengikutinya tanpa kecuali 🙂

 

Advertisements
 
34 Comments

Posted by on November 28, 2013 in Renungan

 

Tags: ,

34 responses to “Dokter, Kriminalisasi dan Hak Pasien

  1. Zen

    November 28, 2013 at 6:57 am

    Intinya harus tawazun antara hak dan kewajiban :-)s

     
    • GanjarWY

      November 28, 2013 at 1:36 pm

      Iya, dosen dan pasien harus sama-sama menjaga hubungan agar sehat dan saling menghormati. Matur nuwun sudah berkunjung, Mas Zen.

       
  2. Iwan Yuliyanto

    November 28, 2013 at 8:01 am

    Saya juga sepakat dengan artikelnya bahwa dokter-dokter yang tidak santun dalam berkomunikasi dengan pasien, memiliki peluang yang lebih besar untuk menerima tuntutan dari pasien.

    Kuncinya adalah membangun komunikasi yang baik.

     
    • GanjarWY

      November 28, 2013 at 1:35 pm

      Betul, Pak Iwan. Harapan kita tentu semua dokter (berusaha) santun pada pasien sebagai penghargaannya pada kemanusiaan 🙂

       
  3. hanif

    November 28, 2013 at 9:03 am

    Kebanyakan kita pasti pernah mengalami saat-saat enak dan tidak enaknya berhubungan dengan orang. Pun begitu dengan dokter. Semoga kejadian ini mampu kita jadikan ajang evaluasi diri. Ingat kasus Prita kan? Kenapa banyak dokter tidak membela RS OMNI? Karena ceritanya begitu gamblang dan fakta sulit untuk dibantah. Nah untuk kasus yang lain, jujur saja media banyak yang kurang akurat. Berita di awal dan akhir-akhir ini sangat jauh berbeda. Jadi jangan keburu mendukung dan memvonis sesuatu hal yang kita tidak yakin benar.

    Saya pernah mendapat perlakukan tidak enak oleh dokter mata. dimana saya hanya ingin ganti kaca mata yang sudah juelek dan ingin pake askes malah disuruh beli obat macem2 yang itu sebetulnya di dokter mata lain tidak perlu. ya, pindah aja dokter lain sambil ngasih nasehat. Kalau toh dia tidak mempan dinasehati ya semoga nasehar dari orang lain mempan atau serahkan pada yang di atas 🙂

     
    • GanjarWY

      November 28, 2013 at 1:34 pm

      Betul Mas Hanif, pasien punya hak untuk pindah dokter. Kadang, pasien tidak sadar kalau mereka bisa pindah dokter lho 🙂

       
  4. widiastuti29

    November 28, 2013 at 10:36 pm

    Saya jengkel dengan dokter2 Indonesia yang gampang banget ngasih antibiotik. Bagaimana dengan dokter2 di UK? kayaknya nggak sesadis dokter2 di Indonesia ya. Saya pernah jadi korban salah resep, padahal dia dokter spesialis. Korban antibiotik dosis tinggi sampai memiliki riwayat alergi parah

     
    • GanjarWY

      November 29, 2013 at 8:26 am

      Alhamdulillah di UK dokter pelit obat, Bu. Kalau anak demam, sarannya banyak makan, banyak minum. Nanti sembuh sendiri. Kalau khawatir atau demam membuat anak tidak nyaman, bisa minum paracetamol. Tidak lebih dari itu.

       
      • widiastuti29

        December 28, 2013 at 12:30 am

        Saya pernah menanyakan hal ini kepada seorang dokter, kebetulan beliau enak diajak konsultasi. Saya tanya kenapa sih dokter2 Indonesia sedikit2 ngasih antibiotik, beda banget dengan dokter2 Eropa yang pelit obat. Terus beliau menjawab, jangan samakan Indonesia dengan Eropa. Indonesia negeri tropis dimana bakteri gampang banget tumbuh. Sementara Eropa disamping higyene nya bagus juga nggak tropis sehingga bakteri & virus nggak secepat di Indonesia perekembangannya. Masing2 negara punya kebijakan tersendiri. begitu katanya

         
  5. deshintamulya

    November 29, 2013 at 11:16 am

    Saya dokter, dan saya senang membaca tulisan ini…anda benar mungkin kita semua harus berbenah….:-)btw..terimakasih sudah menyebut nama guru guru saya dalam artikel anda…ada rasa bangga juga membacanya..semoga apa yang telah terjadi membawa kebaikan bagi sistem kesehetan di Indonesia

     
    • GanjarWY

      November 29, 2013 at 11:57 am

      Mbak/Bu Deshinta, salam hormat untuk para guru Mbak/Bu Deshinta 🙂

       
    • rahmadwi

      November 30, 2013 at 1:49 am

      Eh ada dea..pa kabar ki..saiki koyone wes sub spesialis ya..good luck ae

       
  6. rahmadwi

    November 29, 2013 at 11:30 am

    Lha mbok rasah kakehan nggambleh mas
    ..kalo transaksinya di modelkan sebagai pedagang dan pembeli..anda tinggal minggat cari dokter yg lain jika tdk sesuai dgn RS / dokter tertentu..pembeli kan raja..gitu aja kok repot..kenapa anda masih memaksa paramedis yg tidak ditempat untuk melayani anda..anda konsumen ato diktaktor yg seenaknya minta dilayani padahal mereka.juga sibuk dgn keperluanya..WTF

     
    • GanjarWY

      November 29, 2013 at 11:55 am

      Siapa yang memaksa paramedis tidak di tempat melayani? Bagian mana, Mas?

       
      • rahmadwi

        November 30, 2013 at 1:56 am

        Lha kui seng muni WT* karena sholat ied..mending cabut wae pindah..ngono ae kok repot..ato njenengan pindah wae no inggris mas..pasti lebih nyaman kepenak..sisteme wes maju..ups sori keminter (aku rung tau no inggris)

         
      • GanjarWY

        November 30, 2013 at 2:00 am

        Lho, memang kalau keponakan saya dirawat inap di rumah sakit, ga berhak dapat fasilitas dokter dan perawat jaga 24 jam 7 hari seminggu, Mas/Pak?

         
      • rahmadwi

        November 30, 2013 at 12:23 pm

        Wes sante mas..sedulur lan konco koncoku wes tak omongi..nek iso nangani ..yo ditangani nek ora iso tak.kon ngrujuk no rs..nek parah tak kon ngrujuk no kuburan.. ben diurusi malaikat

         
      • GanjarWY

        November 30, 2013 at 4:42 pm

        Santai saja Mas/Pak, kita semua akan ketemu di Padang Mahsyar kok.

         
  7. punpun

    November 29, 2013 at 3:08 pm

    Secara garis besar anda menggambarkan dg logis dan realistis. Dan dapat menjadi refleksi bagi para dokter maupun tenaga medis.
    Hanya ada 1 hal yg membuat sy berpikir lebih ekstra, peradilan kesehatan yg terbuka untuk umum. Seorang yg tidak mengerti ilmu kedokteran yg njlimet itu , disuruh menilai dan mengkaji serta memutuskan hal betul tidaknya tindakan medis. Keterangan ahli jg beresiko disalahtafsirkan oleh pendengar non medis. Akibatnya bisa yg benar jadi salah sedangkn yg salah jadi be nar.

     
    • GanjarWY

      November 29, 2013 at 5:19 pm

      Menurut saya, pengadilan dapat mengundang saksi ahli dari kalangan kedokteran. Demikian juga pembela, dapat mengundang saksi ahli dari kalangan kedokteran. Namun proses pengadilan harus terbuka dan menggunakan bahasa dan logika yang dapat dimengerti umum. Ini bagian dari transparansi proses pengobatan.

       
      • punpun

        November 29, 2013 at 11:44 pm

        Setuju.
        Dari berita yg beredar, pd kasus dr.ayu, keterangan ahli menyebutkn bhw kematian pasiennya adl krn emboli (yg katanya tdk bisa diprediksi dan fatal) yg penyebabnya krn masuknya udara ke pembuluh darah yg kata yg ahli di bidangnya itu di luar kuasa si dr ayu ini. Kata si ahli jg, pd kondisi emergency pemeriksaan jantung tdk perlu dilakukan. Kemudian menurut yg katanya ahli jg fase ketika pasien dtg hingga dilakukan operasi adalah fase observasi (yg katanya si ahli sdh be nar). Kelalaian dr ayu disebutkan tdk ada ttd persetjuan/palsu dan tdk ada sip. Keputusan hakim : krn kelalaian menyebabkan pasien meninggal.
        Pemahamannya krn ttd palsu pasien meninggal ?
        Bagaimana Hakim memahami keterangan saksi ahli? Apakah hakim yg keliru memahami keterangan dari ahli atau keterangan dari ahli ini yg kurang jelas atau bgmn ? I’m lost here (dasar sy awam, buta hukum medis)

         
      • GanjarWY

        November 30, 2013 at 2:08 am

        Sepaham saya, MA memutus dr. Ayu salah karena tidak memiliki izin keluarga utk melaksanakan operasi.

        Sepaham saya pula, justru ini yang diprotes rekan-rekan dokter, karena: 1) untuk yang gawat darurat tidak butuh izin (IC); 2) di acara Hitam Putih, ibu mendiang pasien menyatakan sudah memberi izin. Nah, malah tambah bingung lagi, lalu dasar putusan MA apa?

        Bisa jadi, salah satu penyebab ruwetnya masalah ini adalah lemahnya UU kesehatan di Indonesia. Selama ini mungkin baru pasien yang merasakan kerugian dari UU tersebut. Sekarang para dokter pun juga merasakan kerugiannya. Semoga bisa berjuang bersama dan jadi awal kemajuan UU kesehatan dan praktek kesehatan di Indonesia.

         
  8. GanjarWY

    November 30, 2013 at 2:31 am

    Putusan MA terhadap kasus dr. Ayu (mungkin ada yang tertarik): http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/9e48e293e14434de31d0e42541aea526

     
    • punpun

      November 30, 2013 at 6:44 am

      Jadi yg ruwet UU nya ya ….. ?

      Sebenarnya apakah sudah tepat pasal UU yg dikenakan pada dr.ayu?

      Sy masih belum paham benar mengenai kesalahan administratif (lembar persetujuan) dikenakan pasal pidana.
      Menurut yg sy baca, hukum pidana harus ada unsur kesengajaan , apakah benar demikian?

       
    • punpun

      November 30, 2013 at 4:28 pm

      Halo?

       
      • GanjarWY

        November 30, 2013 at 4:41 pm

        Halo Bandung? 😀 Maaf baru jawab. Ada di komen atas ya 🙂

         
      • punpun

        December 1, 2013 at 4:53 am

        Ups …. link nya kok tdk bisa dibuka ya?

         
      • punpun

        December 1, 2013 at 5:37 am

        Help … sy tdk bisa liat link nya .. gmn caranya ya?

         
      • punpun

        December 1, 2013 at 11:36 am

        Sy baru tau , bahwa hakim MA dlm memutuskan hanya dg mempelajari berkas. Bukan menghadirkan saksi2 ? Apa benar demikian?

        Menurut anda pengadilan utk dugaan malpraktek seharusnya digelar terbuka dg mendatangkn saksi ahli.
        Rasanya kasus dr.ayu sdh dibuat demikian dg mendatangkn saksi ahli saat di pengadilan Negri (PN). ???

        Jadi salahnya dmn ya ??

        Maaf sy banyak tanya. Kebetulan sy mengikuti kasus ini dn penasaran dg polemiknya , krn seumur umur baru kali ini dokter begitu banyak sampe turun ke jalan.

        Btw link nya ? …

         
      • punpun

        December 1, 2013 at 5:42 pm

        Terhakim MA dlm memutuskan hanya dg mempelajari berkas. Bukan menghadirkan saksi2 ? Apa benar demikian?

        Menurut anda pengadilan utk dugaan malpraktek seharusnya digelar terbuka dg mendatangkn saksi ahli.
        Rasanya kasus dr.ayu sdh dibuat demikian dg mendatangkn saksi ahli saat di pengadilan Negri (PN). ???

        Jadi salahnya dmn ya ?imakasih utk link putusan MA. Tp yang tdk bisa dibuka sebenArnya link dr tulisan teman anda yg beraktivitas di senayan.

        Dan btw, anda blm menjawab pertanyaan sy dr 2 postingn terdahulu yg berisi pertanyaan (yg mnrt sy penting).
        Baiklah sy ulang kembali

        1. Sebenarnya apakah sudah tepat pasal UU yg dikenakan pada dr.ayu?

        Sy masih belum paham benar mengenai kesalahan administratif (lembar persetujuan) dikenakan pasal pidana dg hubungan sebab akibat sbg penyebab kematian ?

        2.

         
      • punpun

        December 1, 2013 at 5:48 pm

        Waduh jd kacau gitu postingannya

         
  9. adeoktiviyari

    June 30, 2014 at 1:42 am

    Sebagai dokter, saya sepakat dengan tulisan Mas Ganjar.
    Saya akui, banyak rekan, dan bahkan saya sendiri, kadang tidak luwes dalam berkomunikasi dengan pasien. Namun memang hal tersebut terus dievaluasi dalam internal kedokteran Indonesia sendiri. Mulai dari komisi etik, sampai penyelenggara pendidikan kedokteran. Usaha-usaha menjadikan dokter Indonesia memiliki kemampuan komunikasi yang baik terus dilakukan. Semoga dampaknya akan segera dirasakan ya.

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: