RSS

Pilkada Langsung di Inggris?

26 Sep

Saat tanah air heboh karena sistem pilkada berubah jadi pilkada melalui DPRD, saya jadi tergelitik untuk membandingkan dengan sistem pemerintahan daerah di Inggris [1]. Ada 326 distrik di Inggris namun ternyata, hanya 16 distrik yang menerapkan pilkada langsung!

Distrik di Inggris memiliki status yang berbeda-beda sesuai dengan jumlah penduduknya. Distrik yang padat penduduknya biasanya dikategorikan sebagai metropolitan district. Distrik yang tidak terlalu padat dikategorikan sebagai non-metropolitan district. Ada non-metropolitan district yang dua jenjang (semacam DPRD tingkat I dan II) ada yang hanya satu jenjang, disebut unitary authorities. Selain distrik-distrik tersebut, masih ada 52 London borough yang membentuk Kota London. Nah, Kota London ini di Indonesia punya padanan yakni DKI Jakarta.

Meski berbeda-beda bentuk dan nama, semua distrik di Inggris awalnya tidak menggunakan pilkada langsung. Penduduk memilih anggota dewan (disebut councillors) dan para anggota dewan tersebut membentuk city council [2]. Kepala daerahnya adalah salah seorang councillor, dipilih oleh para anggota dewan tersebut sendiri. Jadi, dari councillor, oleh councillors tapi untuk rakyat sedistrik. Sistem ini kemudian dikenal sebagai sistem leader-cabinet.

Pilkada langsung pertama di UK dilaksanakan pada tahun 2000 untuk memilih Mayor of London (setara dengan Gubernur DKI). Bersama dengan pilkada ini, ada pemilihan umum untuk London Assembly (setara dengan DPRD DKI). Sejak saat itu, posisi Mayor of London ditentukan dengan pemilihan langsung bersamaan dengan pemilu untuk memilih anggota London Assembly.

Boris Johnson, Mayor of London sekarang.

Bersamaan dengan pemilihan Mayor of London, pemerintah UK mengeluarkan Local Government Act 2000 yang mengatur bentuk pemerintahan daerah di Inggris. Berdasarkan aturan ini, ada tiga bentuk pemda yang berlaku di Inggris: 1) leader-cabinet melalui pilkada tidak langsung, 2) mayor-cabinet melalui pilkada langsung, 3) mayor-council manager melalui pilkada langsung. Semua pemda di Inggris dapat meniru bentuk pilkada langsung seperti di London atau mempertahankan bentuk pilkada melalui councillors yang selama ini berlaku. Masyarakat dapat berkontribusi dalam proses perubahan ini melalui petisi. Jika 5% penduduk menandatangani petisi untuk melaksanakan pilkada langsung, maka pemda akan menggelar referendum. Jika hasil referendum sepakat dengan pelaksanaan pilkada, maka pemerintah daerah tersebut mengubah bentuknya dari “leader-cabinet” ke “mayor-cabinet”.

Sampai Januari 2011, hanya ada 40 referendum dan sebanyak 27 menolak mengubah bentuk ke pilkada langsung. Ada 13 pemda yang kemudian melaksanakan pilkada langsung. Di tahun 2012, dilaksanakan serangkaian referendum di 12 kota terbesar di Inggris. Ternyata hanya dua kota yang sepakat untuk melaksanakan pilkada langsung. Jadi, hingga saat ini, dari 326 distrik di Inggris, hanya 16 distrik yang melaksanakan pilkada langsung. Sebanyak 310 distrik lainnya mempertahankan bentuk pilkada melalui councillors [3].

Kenapa masyarakat di Inggris sebagian besar menolak proses pilkada langsung? Menurut Mike Barnes, proses pilkada langsung memakan uang yang sangat besar, baik uang pemda (yang digunakan untuk melaksanakan pilkada maupun untuk menggaji Mayor dan timnya) maupun uang kampanye. Alhasil, yang dapat memenangkan pilkada hanyalah mereka yang bermodal besar. Sistem councillor, di sisi lain, menekankan pada hubungan kedekatan dan rekam jejak councillors yang sudah dikenal oleh warga.

Argumen ini mirip dengan apa yang terjadi di Indonesia, saat pilkada menghabiskan anggaran pemda. Mengutip Fitra, “Biaya pilkada untuk kabupaten/kota Rp 25 miliar, untuk pilkada provinsi Rp 100 miliar. Jadi untuk keseluruhan pilkada di Indonesia diperlukan Rp 17 triliun.” Ini tentu belum termasuk biaya kampanye dan politik uang (jika ada).

Meskipun demikian, ada kekhawatiran dari sebagian warga negara Indonesia bahwa pilkada melalui DPRD mencabut hak politik mereka. Menurut saya, ini kekhawatiran yang bersumber dari ketidakpercayaan kelompok tadi pada anggota DPRD. Tentu ini harus dipikirkan matang-matang oleh anggota DPRD dan partai politik. Menjadi tugas mereka untuk meyakinkan konstituen bahwa pilkada melalui DPRD tidak menjadi sarana abuse of power baru. Tugas kita sebagai masyarakat adalah terus mengawal proses pemerintahan dan memperbaikinya, termasuk dengan memilih anggota DPRD yang cakap dan dapat kita percayai di 2019 mendatang. Karena itu, saya sampai sekarang selalu menganjurkan untuk tidak golput!

 

 

[1] Inggris, bukan UK karena Scotland, Wales dan Irlandia utara yang menjadi bagian UK punya aturan yang cukup berbeda dengan Inggris/England.

[2] City council di Inggris merupakan lembaga legislatif sekaligus eksekutif. Kalau mengumpamakan dengan kondisi di Indonesia, ini seperti DPRD memilih Walikota/Bupati dari anggota DPRD sendiri, kemudian Walikota/Bupati tersebut membentuk kabinet berisi para Kepala Dinas dari anggota DPRD yang lain.

[3] Hartlepool dan Stoke-on-Trent pada tahun 2002 memilih menggunakan pilkada langsung namun masyarakat kemudian mengajukan petisi agar kedua distrik tersebut kembali ke sistem pilkada melalui councillors.

 

 

 

 

 

Advertisements
 
14 Comments

Posted by on September 26, 2014 in Renungan

 

Tags: , ,

14 responses to “Pilkada Langsung di Inggris?

  1. batman

    September 27, 2014 at 6:13 am

    izin share ya..thanks

     
    • GanjarWY

      September 28, 2014 at 8:42 am

      Silahkan Pak Batman, terima kasih sudah mampir.

       
  2. dhewo

    September 27, 2014 at 6:38 am

    Gimana percaya sama DPR/DPRD? Nyatanya pilpres kemarin, suara rakyat dan jumlah kursi DPR berbeda . . . Tanya kenapa?

     
    • GanjarWY

      September 28, 2014 at 8:45 am

      Memang kenapa, Pak?

       
  3. Try Andry Baktiar Harianja

    September 27, 2014 at 5:37 pm

    Penerapannya beda disetiap negara, disesuaikan dengan rakyatnya juga dong..

     
    • GanjarWY

      September 28, 2014 at 8:46 am

      Betul, disesuaikan dengan rakyatnya. Di Inggris, dalam satu negara malah ada banyak sistem pilkada. Rakyat di satu distrik bebas menentukan pakai sistem yang mana. Mungkin perlu dicoba di Indonesia?

       
  4. Suhraeni

    September 28, 2014 at 7:56 am

    Good. Ora neko-neko. Mengembalikan kedaulatan pancasila ditangan para wakilnya (anggota DPR-DPRD) untuk memilih kepala daerah benar-benar jauh lebih efisien anggaran dan juga mengefisienkan waktu, serta mudharatnya lebih sedikit.

    Seharusnya pengembalian kedaulatan ini, disambut baik oleh presiden terpilih yang baru, jangan sekedar melihat perkongsian koalisi mereka sedikit jumlahnya di parlemen. Tapi lihatlah maslahatnya beberapa tahun kedepan, dan juga saatnya membangun dan membuka peluang baru dengan bersekutu dengan lawan politik saat ini.

     
    • GanjarWY

      September 28, 2014 at 8:48 am

      Menurut saya, baik pilkada lewat DPRD atau pilkada langsung sama-sama mencerminkan nilai demokrasi. Kalau tentang biaya, memang pilkada lewat DPRD akan lebih murah. Yang perlu kita cermati adalah penyikapan masyarakat terhadap keputusan politik. Sayang kalau beda keputusan politik kemudian dihukumi sebagai “pengkhianat bangsa” dan sebagainya.

       
  5. Axeloys Evan Dode

    September 28, 2014 at 4:58 pm

    Misi gan numpang komen ya,hehe.Menurut saya sih sebenarnya gak bisa Indonesia disamakan dgn di Inggris yg bentuk pemerintahannya monarki & sistem pemerintahan parlementer. Lebih baik dibandingkan dgn ciri negara yg sama dgn Indonesia,yaitu yg bentuk pemerintahannya republik dgn sistem pemerintahan presidensial,Philippines contohnya yg paling dekat. Klo saya sih udh maklum lah ama DPR yg sukanya nyampur2in sistem,contoh yg hrsnya negara Indonesia adl negara kesatuan yg menganut satu sistem hukum nasional,eh.. di aceh malah punya hukum sendiri kaya ciri2 negara serikat

     
    • GanjarWY

      September 28, 2014 at 7:37 pm

      Terima kasih sudah mampir, Gan ^_^

      Kalau lihat di Inggris ini, sistemnya juga campur-campur. Rakyat di satu distrik berhak memilih mau pakai sistem yang mana. Jadi asyik, menurut saya.

       
  6. faisal

    September 29, 2014 at 2:16 am

    ijin copas pak…

     
    • GanjarWY

      September 29, 2014 at 2:42 am

      Silahkan, Pak 🙂

       
  7. Siti Mawaddah

    October 30, 2014 at 3:37 pm

    Aslkm Pak Ganjar,
    saya siti mawaddah mahasiswi adm negara univ.Indonesia, sebelumnya saya sangat mengapresiasi bapak mengenai tulisan yang bapak tulis mengenai pilkada langsung di Inggris. Kebetulan saya sedang menulis skripsi lebih kepada dewan kota, dan sekarang saya sedang mengalami kesulitan untuk mencari sumber komparatif dewan kota di negara kesatuan lainnya. jika bapak berkenan, bolehkah saya bertanya mengenai sumber tulisan di muka pak atau adakah rekomendasi situs/jurnal yang mendukung tulisan saya
    sebelum dan sesudahnya saya ucapkan banyak terima kasih pak
    Waslkm.

     
    • GanjarWY

      October 30, 2014 at 6:45 pm

      Alaikum salam, saya kirim email japri ya Mbak.

       

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: