RSS

Tag Archives: kepemimpinan

Sahabat Membaca: sebuah babak baru

Sahabat Membaca: sebuah babak baru

Sudah lama sebenarnya saya ingin membangun sebuah rumah virtual sebagai rujukan gerakan cinta membaca di Indonesia. Awalnya saya melakukannya melalui halaman facebook, namun lama-kelamaan terasa ada keterbatasan dalam platform ini. Saya pun memutuskan untuk membangun sebuah website mandiri.

Alhamdulillah, Allah Mudahkan jalannya. Saya bertemu dengan rekan-rekan yang dinamis, enerjik dan kreatif. Kami ngebut bekerja maraton untuk mempersiapkan website ini. Kendala pasti ada, mulai dari jam tayang yang berbeda antara tim di WIB dan saya di BST (sekarang sudah mundur ke GMT) sampai kesulitan teknis yang memaksa server pindah ke Singapura.

Tapi, semua terasa manis melihat antusiasme pengunjung web. Web yang baru diluncurkan hari ini, 3 November 2015, alhamdulillah sudah melampaui 1,000 page views. Awal yang baik menurut saya!

So, without further ado, tanpa banyak bicara lagi, saya kenalkan website Sahabat Membaca untuk teman-teman semua!

 

 

 

 

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on November 3, 2015 in Aktivisme, Sahabat Membaca

 

Tags: , , ,

#SedekahOksigen

Kepada rekan-rekan semua:

 

Mengingat bencana asap masih melanda beberapa kawasan di Indonesia dan korban sakit/meninggal karena ISPA terus bertambah, kami Warga Negara Indonesia yang di UK ingin menggalang dana untuk disalurkan ke gerakan #sedekahoksigen.

Jika berkenan, mohon rekan-rekan di UK dapat menggalang dana untuk kita serahkan bersama. Kami juga mengajak organisasi-organisasi lain seperti KIBAR, Karyasiswa Dikti UK, PPI UK dll untuk turut dalam penggalangan dana ini.

 

Dana dapat dikirim ke:

— Rupiah

BSM cabang Klaten no rek 7006249293 a/n Lusi Nuryanti

— GBP

sort code 309893 no acc. 58472960 a/n Mrs. Lusi Nuryanti

 

Konfirmasi donasi dan info lebih lanjut:

Ganjar (+447745034831/ganjar.widhiyoga@gmail.com)

 

Laporan donasi akan diunggah tiap hari di ganjarwy.com

 

Terima kasih dan salam,

Ganjar Widhiyoga (PhD student, Durham University)

Lusi Nuryanti (PhD student, Leeds Beckett University)

 

 
Leave a comment

Posted by on October 7, 2015 in Perjalanan

 

Tags: , ,

Ketika Tablet (akan) Masuk Sekolah

Saya tertarik membaca berita online tentang rencana Mendikbud Anies Baswedan untuk menggantikan buku pelajaran dengan tablet. Argumennya, penggunaan tablet akan menekan biaya, menghemat kertas sekaligus menjaga kualitas bahan ajar. Menurut Anies, pemakaian tablet bisa memperkaya proses belajar mengajar dengan menyediakan kuis dan aktivitas interaktif lainnya.

Penggunaan tablet memang telah dikenalkan di sekolah-sekolah di luar negeri. BBC memberitakan bahwa pada Desember 2014, sekitar 70% sekolah dasar dan menengah di UK menggunakan iPad untuk aktivitas belajar-mengajar. Namun menurut artikel tersebut, rasio tablet : siswa ternyata tidak 1 : 1. Artinya, iPad tersebut digunakan secara berjamaah. Satu tablet untuk sekian orang siswa. Hanya 9% sekolah yang memiliki satu tablet untuk setiap siswa. Pun, BBC di artikel yang sama mengutip penelitian yang menyatakan belum ada kaitan pasti antara penggunaan tablet dengan peningkatan kualitas belajar siswa [1].

Di Amerika Serikat, penggunaan tablet di sekolah-sekolah juga jamak ditemukan. Pada caturwulan ketiga 2014 saja, tercatat ada 702,000 iPad yang terjual ke sekolah-sekolah. Sebelumnya di tahun 2013, pemerintah Los Angeles berniat untuk membelikan iPad bagi setiap siswa di wilayah tersebut, berjumlah 640,000 siswa dengan nilai anggaran melebihi $30 juta, namun rencana itu ditunda setelah siswa-siswa SMA di LA meng-hack iPad dari sekolah mereka dan menggunakannya untuk mengakses Facebook.

 

Dari dua ilustrasi di atas, ada beberapa hal yang perlu dicermati dan dijelaskan lebih lanjut oleh Mendikbud dan jajarannya. Pertama, masalah anggaran dan status kepemilikan tablet. Siapa yang akan membayar biaya pengadaan tablet dan content-nya? Apakah orang tua siswa atau negara? Jika negara, siapa pemilik tablet tersebut? Apakah negara, sekolah ataukah siswa? Jika negara yang menanggung, berapa besar yang dianggarkan untuk proyek ini? Apakah program ini akan merata untuk seluruh wilayah Indonesia dan bagaimana dukungan terkait pembangunan infrastruktur dan jaringan internet di wilayah tertinggal?

Kedua, masalah keamanan. Ada beberapa aspek keamanan yang harus diperhatikan. Pertama, aspek keamanan fisik dari tablet tersebut. Bagaimana menjaga agar tablet tidak dicuri? Apakah ada aplikasi semacam Find my iPad dan Lost Mode yang dapat melacak dan mengunci tablet sehingga tidak dapat digunakan oleh pencuri? Bagaimana menjaga tablet tersebut dari kerusakan akibat penggunaan (jatuh, kena air, tergores?). Tanpa perhatian pada aspek keamanan fisik ini, maka investasi yang dilakukan pemerintah bisa jadi hilang dalam sekejap (tablet hilang atau cepat rusak) [2].

Kedua, keamanan content dan software. Sebagaimana berita di Los Angeles di atas, ternyata siswa-siswa SMA di sana cukup cerdas membongkar kode pengaman yang dipasang di iPad mereka dan menggunakan iPad di luar tujuan: untuk akses Facebook. Bagaimana dengan tablet di Indonesia? Apakah memiliki tingkat keamanan yang memadai sehingga siswa-siswa hanya dapat mengakses konten yang diizinkan? Apakah pihak ketiga mudah memasukkan unauthorised contents ke tablet-tablet tersebut? Mungkin cara termudah adalah menjadikan tablet murni sebagai ebook reader (offline) selagi berada di tangan siswa.

Poin ketiga yang perlu diperhatikan adalah content. Tablet tanpa isi ebook dan software edukasi tentu tidak akan memberi manfaat banyak. Karena itu perlu juga diperhatikan isi tablet tersebut. Saya pribadi melihat beberapa tahun terakhir pemerintah sudah memiliki itikad yang baik untuk mengadakan bacaan berkualitas melalui Sayembara Puskurbuk namun masih saja ada satu-dua buku yang mengandung isi bermasalah [3].

Perhatian Keempat adalah pendidikan guru dan orang tua. Kita perlu ingat bahwa sejatinya, tablet dan buku pelajaran adalah alat bantu. Guru dan orang tua murid lah pelaku pendidikan yang utama. Tanpa bimbingan guru dan orang tua, seorang anak sulit untuk mencapai titik pembelajaran yang optimal. Oleh karena itu, kebijakan pengadaan tablet ini seyogyanya tidak menjadi substitusi dari kebijakan peningkatan kualitas guru. Seyogyanya pula, pemerintah perlu mewajibkan orang tua untuk lebih terlibat dalam proses pendidikan anaknya sehingga proses pendidikan anak berlangsung komprehensif, di rumah dan di sekolah.

Terakhir, menurut saya perlu ada pengkajian mendalam (jika perlu disertai dengan percobaan dan pilot project) tentang efektivitas proses pembelajaran melalui tablet. Hasil penelitian yang dikutip BBC di atas menyatakan bahwa belum ditemukan adanya korelasi positif antara penggunaan tablet dan peningkatan kualitas belajar siswa. Perlu juga ada pengkajian mengenai efek penggunaan tablet di sekolah terhadap perkembangan anak, terutama pada aspek psikologi dan kemampuan komunikasinya. Ini tema yang masih baru dan hangat diperbincangkan oleh para peneliti. Pengalaman pribadi sih, tablet kurang efektif untuk mengajak anak membaca.

 

[1] laporan lengkap penelitian yang dikutip BBC dapat anda akses di sini.

[2] iPad unggul di UK, AS dan banyak negara lain karena memiliki aspek keamanan fisik yang cukup tinggi.

[3] Saya jadi ingat heboh di Kota Yogyakarta pada tahun 2006-an ketika ada kumpulan cerpen berisi necrophilia dan sadisme yang dibagikan sebagai buku pengayaan ke SMP/MTs. I was there. It was very disturbing. No one took the responsibility, iirc. Sigh.

 

 

 

 

 

 
4 Comments

Posted by on January 8, 2015 in Renungan, Sahabat Membaca

 

Tags: , , ,

Harga BBM tinggi? Boleh!

Hari ini (18/11/2014), pemerintah akan menaikkan harga BBM [1]. Sebagaimana biasa, ada pro-kontra terkait kebijakan ini. Salah satu argumen yang pro-kenaikan harga BBM adalah: kenaikan harga BBM merupakan hal yang tak terelakkan karena harga minyak dunia yang tinggi. Bahkan harga BBM di Indonesia itu masih termasuk murah jika dibandingkan dengan harga BBM di negara-negara lain.

Sebagai orang yang saat ini sedang tinggal di UK, saya bersaksi bahwa harga BBM di UK memang lebih mahal daripada di Indonesia. Setelah berkunjung ke Mbah Gugel, saya tahu bahwa harga bensin di pom bensin dekat rumah senilai £1.3/liter, setara dengan Rp. 26.000/liter. Luar biasa mahal, bukan?

Namun, menyoroti harga BBM di UK dan membandingkannya dengan harga BBM di Indonesia saja tidak tepat menurut saya. Kalau mau menyoroti dan membandingkan UK dan Indonesia, mari kita soroti juga aspek-aspek sosial lainnya.

  1. Biaya kesehatan di UK bagi anak sampai berusia18 tahun gratis. Demikian juga bagi ibu hamil. Bagi yang di atas 18 tahun dan tidak hamil, kunjungan ke dokter tetap gratis tapi ada biaya resep senilai £8/resep (Rp. 160.000/resep). Tapi kalau penghasilan anda rendah (di bawah £16,000 per tahun, atau Rp. 320.000.000/tahun), anda berhak mendapatkan sertifikat HC2. Dengan sertifikat HC2 ini, biaya kesehatan anda akan kembali gratis.
  2. Biaya pendidikan di UK gratis, mulai dari TK sampai tingkat SMA, jika sang anak sekolah di sekolah negeri. Bahkan untuk anak-anak sampai kelas 2 SD, ada makan siang gratis di sekolah. Memang orang tua harus beli seragam sendiri atau harus membayar iuran jika ada program ekskul atau darmawisata, tapi selain itu tidak ada uang pangkal, uang gedung, uang LKS dan sebagainya.
  3. Jika anda warga UK (atau warga Uni Eropa), anda berhak mendapatkan benefits atau tunjangan. Ada banyak sekali tunjangan yang dapat anda dapatkan, tergantung pada status pernikahan, jumlah anak, status pekerjaan dan jumlah gaji, dan sebagainya.

Read the rest of this entry »

 
3 Comments

Posted by on November 17, 2014 in Renungan

 

Tags: , ,

Pilkada Langsung di Inggris?

Saat tanah air heboh karena sistem pilkada berubah jadi pilkada melalui DPRD, saya jadi tergelitik untuk membandingkan dengan sistem pemerintahan daerah di Inggris [1]. Ada 326 distrik di Inggris namun ternyata, hanya 16 distrik yang menerapkan pilkada langsung!

Distrik di Inggris memiliki status yang berbeda-beda sesuai dengan jumlah penduduknya. Distrik yang padat penduduknya biasanya dikategorikan sebagai metropolitan district. Distrik yang tidak terlalu padat dikategorikan sebagai non-metropolitan district. Ada non-metropolitan district yang dua jenjang (semacam DPRD tingkat I dan II) ada yang hanya satu jenjang, disebut unitary authorities. Selain distrik-distrik tersebut, masih ada 52 London borough yang membentuk Kota London. Nah, Kota London ini di Indonesia punya padanan yakni DKI Jakarta.

Meski berbeda-beda bentuk dan nama, semua distrik di Inggris awalnya tidak menggunakan pilkada langsung. Penduduk memilih anggota dewan (disebut councillors) dan para anggota dewan tersebut membentuk city council [2]. Kepala daerahnya adalah salah seorang councillor, dipilih oleh para anggota dewan tersebut sendiri. Jadi, dari councillor, oleh councillors tapi untuk rakyat sedistrik. Sistem ini kemudian dikenal sebagai sistem leader-cabinet.

Pilkada langsung pertama di UK dilaksanakan pada tahun 2000 untuk memilih Mayor of London (setara dengan Gubernur DKI). Bersama dengan pilkada ini, ada pemilihan umum untuk London Assembly (setara dengan DPRD DKI). Sejak saat itu, posisi Mayor of London ditentukan dengan pemilihan langsung bersamaan dengan pemilu untuk memilih anggota London Assembly.

Boris Johnson, Mayor of London sekarang.

Bersamaan dengan pemilihan Mayor of London, pemerintah UK mengeluarkan Local Government Act 2000 yang mengatur bentuk pemerintahan daerah di Inggris. Berdasarkan aturan ini, ada tiga bentuk pemda yang berlaku di Inggris: 1) leader-cabinet melalui pilkada tidak langsung, 2) mayor-cabinet melalui pilkada langsung, 3) mayor-council manager melalui pilkada langsung. Semua pemda di Inggris dapat meniru bentuk pilkada langsung seperti di London atau mempertahankan bentuk pilkada melalui councillors yang selama ini berlaku. Masyarakat dapat berkontribusi dalam proses perubahan ini melalui petisi. Jika 5% penduduk menandatangani petisi untuk melaksanakan pilkada langsung, maka pemda akan menggelar referendum. Jika hasil referendum sepakat dengan pelaksanaan pilkada, maka pemerintah daerah tersebut mengubah bentuknya dari “leader-cabinet” ke “mayor-cabinet”.

Sampai Januari 2011, hanya ada 40 referendum dan sebanyak 27 menolak mengubah bentuk ke pilkada langsung. Ada 13 pemda yang kemudian melaksanakan pilkada langsung. Di tahun 2012, dilaksanakan serangkaian referendum di 12 kota terbesar di Inggris. Ternyata hanya dua kota yang sepakat untuk melaksanakan pilkada langsung. Jadi, hingga saat ini, dari 326 distrik di Inggris, hanya 16 distrik yang melaksanakan pilkada langsung. Sebanyak 310 distrik lainnya mempertahankan bentuk pilkada melalui councillors [3].

Kenapa masyarakat di Inggris sebagian besar menolak proses pilkada langsung? Menurut Mike Barnes, proses pilkada langsung memakan uang yang sangat besar, baik uang pemda (yang digunakan untuk melaksanakan pilkada maupun untuk menggaji Mayor dan timnya) maupun uang kampanye. Alhasil, yang dapat memenangkan pilkada hanyalah mereka yang bermodal besar. Sistem councillor, di sisi lain, menekankan pada hubungan kedekatan dan rekam jejak councillors yang sudah dikenal oleh warga.

Argumen ini mirip dengan apa yang terjadi di Indonesia, saat pilkada menghabiskan anggaran pemda. Mengutip Fitra, “Biaya pilkada untuk kabupaten/kota Rp 25 miliar, untuk pilkada provinsi Rp 100 miliar. Jadi untuk keseluruhan pilkada di Indonesia diperlukan Rp 17 triliun.” Ini tentu belum termasuk biaya kampanye dan politik uang (jika ada).

Meskipun demikian, ada kekhawatiran dari sebagian warga negara Indonesia bahwa pilkada melalui DPRD mencabut hak politik mereka. Menurut saya, ini kekhawatiran yang bersumber dari ketidakpercayaan kelompok tadi pada anggota DPRD. Tentu ini harus dipikirkan matang-matang oleh anggota DPRD dan partai politik. Menjadi tugas mereka untuk meyakinkan konstituen bahwa pilkada melalui DPRD tidak menjadi sarana abuse of power baru. Tugas kita sebagai masyarakat adalah terus mengawal proses pemerintahan dan memperbaikinya, termasuk dengan memilih anggota DPRD yang cakap dan dapat kita percayai di 2019 mendatang. Karena itu, saya sampai sekarang selalu menganjurkan untuk tidak golput!

 

 

[1] Inggris, bukan UK karena Scotland, Wales dan Irlandia utara yang menjadi bagian UK punya aturan yang cukup berbeda dengan Inggris/England.

[2] City council di Inggris merupakan lembaga legislatif sekaligus eksekutif. Kalau mengumpamakan dengan kondisi di Indonesia, ini seperti DPRD memilih Walikota/Bupati dari anggota DPRD sendiri, kemudian Walikota/Bupati tersebut membentuk kabinet berisi para Kepala Dinas dari anggota DPRD yang lain.

[3] Hartlepool dan Stoke-on-Trent pada tahun 2002 memilih menggunakan pilkada langsung namun masyarakat kemudian mengajukan petisi agar kedua distrik tersebut kembali ke sistem pilkada melalui councillors.

 

 

 

 

 

 
14 Comments

Posted by on September 26, 2014 in Renungan

 

Tags: , ,

Indonesian Presidential Candidates: Pre-debate Commentary

Contemporary international politics have been marked with increasing connections and networks between various actors. States, posing as a central actors in international politics, have been faced with various issues in their negotiation table, raging from economic cooperation, environmental issues to security and the threat of terrorism. Any government administrations then, should juggle not only between these various issue but also between the international/global issues and national/local demands.

Indonesia is a key player in international politics, or at least, it has the potentials to be one. Not only it has tremendous national resources, it also lies in a strategic geographical position, cradling Malaysia, Singapore and Brunei and effectively connecting Australia to the rest of the world. It also has biggest Muslim population in the world, and with conflicts plague Middle east and various Muslim communities, Indonesia might be the right actor to mediate these conflicts. Or, again, at least it has the potentials to be one.

Indonesia’s next president will have his plate full. Economic growth and stability will be the main concern, especially facing the economic integration through ASEAN Economic Community in 2015. Both Prabowo and Jokowi had stated in the second debate that they will maintain economic growth and stability, but how to fulfill this promise while being integrated in AEC is still unclear. There is also the everpresent problem of protecting Indonesia’s migrant workers, which become the gripes of many migrant care activists. Again, both Prabowo and Jokowi put the protection of migrant workers in their platform but have not yet elaborated the mechanism to do so.

On the security issues, the main issue perhaps how the government should deal with the separation movement in Papua. The candidates have not provided their strategies in dealing with this issue, but Prabowo has the upper hand in this since he had participated in military operations in Papua during his time in the military. Jokowi, on the other hand, might have to rely on his parter, Jusuf Kalla, who had successfully deal with GAM in Aceh.

Indonesia’s archipelagic territory provides great challenges to the country. Not only there are illegal fishing by foreign nationals, there were also the cases of asylum seekers passing through Indonesian waters to Australia, an issue that put strains to the diplomatic relations between the two countries. Prabowo, with his background as a military general, will have better experience in handling this issue. Jokowi might be at disadvantage here, but at least he puts priority to this issue, by promising 1,5% annual increase for military budget and commits to the development Indonesian navy.

Looking beyond the territorial security, both candidates should also answer concerns on human security. There are human right cases that tarnish Prabowo’s background and become the main source of uneasiness among certain groups in Indonesia. But apparently, voters might have to be wary to Jokowi’s platform, since he seeks to strengthen Indonesian intelligence agency (BIN). In time where critics question various intelligence agencies on their surveillance methods that breach privacy and put citizens into anxiety, increasing Indonesian intelligence agency is a policy that should never been taken into granted.

To make the task more daunting, the next Indonesian president also have to contend with his predecessor’s legacy. President Yudhoyono’s achievements in international politics might overshadow him. President Yudhoyono, after all, is the third person ever to be awarded the title of Global Statesman by the World Economic Forum on East Asia.

It is in this context that tonight’s Indonesian presidential debate takes place. Up until the second debate, the candidates have not provided clear standing on the previously mentioned issues. Tonight debate might provide the necessary opportunity to both candidates to elaborate their vision and strategies for Indonesia’s foreign policy.

 

 
Leave a comment

Posted by on June 22, 2014 in Perjalanan, Renungan

 

Tags: ,

Debat Ketiga Capres: Politik Internasional dan Keamanan

Debat Ketiga Capres: Politik Internasional dan Keamanan

Debat calon presiden RI malam ini menghadirkan tema tentang politik internasional dan keamanan. Menarik mencermati bagaimana kedua calon presiden mengutarakan gagasan mereka, sebagai bagian dari evaluasi kita selaku warga masyarakat terhadap para calon pemimpin kita. Untuk kutipan pendapat saya sebelum debat (dimuat di ANTARA), silahkan klik ini. Untuk komentar lengkapnya, silahkan klik ini.

 

Di dalam visi dan misinya, Prabowo memberikan pernyataan singkat terkait politik luar negeri yang ia rencanakan:

“Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif, tegas dalam melindungi kepentingan nasional dan menjaga keselamatan rakyat Indonesia di seluruh dunia, dan meningkatkan peran serta Indonesia dalam menjaga ketertiban dan perdamaian dunia.”

Visi tersebut dalam hemat saya adalah visi yang standar bagi seorang calon Presiden RI. Tidak ada sesuatu yang istimewa. Terlebih, penjabaran visi tersebut terserak ke beberapa bagian lainnya. Misal point perlindungan TKI masuk ke pembahasan Ekonomi Kerakyatan. Pengaturan demikian ini menimbulkan pertanyaan: “bagaimana semua itu akan dicapai?”

Visi Jokowi tersusun berdasarkan bidang bahasan, dan masalah politik luar negeri masuk ke sub-pembahasan di Bidang Politik. Jokowi merumuskan rencana politik luar negerinya dengan cukup jelas, disertai dengan penjelasan mengenai apa yang ia maksudkan dan bagaimana secara umum strategi itu akan ia capai.

Pada debat 22 Juni 2014 ini, kedua kandidat presiden mengawali debat dengan menyampaikan paparan singkat terkait visi mereka dalam bidang politik internasional dan keamanan. Prabowo menyampaikan konsepnya sebagai berikut:

1) mengukuhkan nasionalisme dan kedaulatan teritorial Indonesia2) ketahanan nasional dimulai dari kesejahteraan dalam negeri3) penjagaan sumber daya alam Indonesia4) meneruskan politik thousand friends zero enemy

Sementara, Jokowi menyampaikan konsepnya sebagai berikut:

1) melindungi hak-hak TKI2) penjagaan sumber daya alam3) keamanan dan ketertiban regional.4) memperjuangkan kemerdekaan Palestina5) ketahanan nasional

Melihat visi kedua kandidat dan bagaimana kedua kandidat menyampaikan argumentasinya lebih jauh selama debat, saya memiliki beberapa penilaian yang hendak saya bagi di sini:

Prabowo

Prabowo mengemukakan visi ketahanan nasional yang di luar dugaan saya. Dalam benak saya, Prabowo akan menyampaikan visi ketahanan nasional ala wawasan nusantara, hankamrata dan sebagainya, di mana rakyat berkewajiban menjaga teritori dan menjadi bagian pengamanan nusantara. Ini sebuah visi yang standar akan dikeluarkan Prabowo, menurut saya, mengingat latar belakangnya sebagai jenderal di masa Orde Baru. Namun, ternyata Prabowo mengambil sudut pandang lain, yakni mengaitkan ketahanan nasional dengan kesejahteraan rakyat, sehingga meletakkan wacana ketahanan nasional sebagai hak rakyat dan kewajiban negara.

Ini sepaham saya justru wacana liberal citizenship yang banyak dianut negara-negara Barat, yang cukup jauh dari budaya militeristik, bukan wacana civic-republican citizenship yang menekankan pada kewajiban warga negara yang dulu Indonesia anut di masa Orde Baru. Kurang lebih perbedaan keduanya ada di gambar berikut [1]:

Image

Terlepas dari ketertarikan saya, ada kritik terhadap Prabowo. Selama debat, Prabowo berulang kali menekankan kesejahteraan ekonomi sebagai pangkal ketahanan nasional, sampai pada titik mengganggu menurut saya. Prabowo seharusnya cukup menyampaikan itu sekali di awal, kemudian menekankan lagi di tengah dengan perincian bagaimana mencapai kesejahteraan ekonomi itu. Ada dua kemungkinan menurut saya kenapa Prabowo menekankan ini berulang kali: karena itu merupakan passion-nya saat ini atau karena ia ingin menaikkan citranya sebagai negarawan sipil (sehingga sengaja mengurangi detail militer di pembahasannya). Apapun itu, pengaitan ketahanan nasional dan kemapanan ekonomi, serta penggunaan kata “bocor” saya nilai terlalu berlebihan di debat ini.

Jokowi

Visi Jokowi secara umum menurut saya standar, namun ia menyampaikan hal yang mengejukan bagi saya, yakni secara eksplisit mendukung kemerdekaan Palestina dan status Palestina sebagai anggota tetap PBB [2]. Ini tentu nilai plus besar bagi Jokowi, mengingat selama ini, saya pribadi khawatir terhadap komitmen Jokowi terhadap kemerdekaan Palestina.

Selama debat, Jokowi menyampaikan hal-hal yang menarik bagi saya, yakni: 1) penggunaan drone [3] untuk memantau perairan Indonesia, menjaga keamanan teritorial sekaligus keamanan sumber daya alam karena dapat memantau illegal fishing dan illegal logging [4]. Ini merupakan ide yang sangat bagus menurut saya karena bersemangat untuk menggunakan teknologi canggih dalam menjawab tantangan bangsa. Ide lain yang menarik dari Jokowi adalah penguatan industri militer dalam negeri untuk memproduksi alutsista. Tentu ini sangat penting mengingat alutsista adalah salah satu elemen utama militer kita dan sejatinya, Indonesia mampu memproduksi alat-alat militer canggih.

Meski demikian, saya memiliki kritik terhadap implementasi ide-ide Jokowi ini. Pertama, drone membutuhkan biaya besar [5], sementara Jokowi sempat menyatakan biaya drone murah. Kedua, drone membutuhkan satelit untuk menjalankannya. Namun Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia dapat membeli drone terlebih dahulu dan menggunakan satelit milik asing. Ini memang doable, namun justru membawa potensi bobolnya keamanan Indonesia. Ibaratnya mungkin seperti anak saya punya mobil-mobilan namun remote controlnya dipegang temannya. Begitu.

Untuk penguatan industri militer, pertanyaan moderator di awal debat tentang bagaimana Jokowi membangun industri militer nasional tanpa membuat panik negara tetangga juga belum dijawab. Ini penting, karena salah satu casus belli (sebab perang) adalah proses perlombaan senjata; saat satu negara meningkatkan kualitas/kuantitas senjatanya dan memicu kekhawatiran negara lain, yang kmudian meningkatkan kualitas/kuantitas senjatanya, dan memicu kekhawatiran negara pertama dan seterusnya.

Titik menarik dalam debat

Dalam debat, ada titik-titik yang menarik bagi saya:

Bagaimana mengambil kebijakan agar Indonesia disegani di kawasan; menjadi pemimpin di ASEAN?

Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia pernah jaya ketika memimpin KAA. Ia juga menyampaikan bahwa pembangunan poros maritim dunia akan membawa posisi Indonesia sebagai aktor penting di politik global.

Prabowo tidak setuju dengan strategi Jokowi menggunakan konferensi internasional (semacam KAA) sebagai sarana untuk meningkatkan wibawa Indonesia di dunia internasional.

Untuk poin ini, saya sependapat dengan Jokowi bahwa menggunakan konferensi, atau soft diplomacy, memang dapat menaikkan wibawa Indonesia di mata internasional. Inilah yang selama ini Indonesia lakukan dengan menggelar Bali Democracy Forum [6]. Pun, ketika Prabowo mengejar Jokowi dengan pertanyaan terkait sikapnya terhadap kekuatan asing yang mengklaim atau hendak menduduki wilayah Indonesia, Jokowi dengan tegas menyatakan akan melakukan segala cara dan “dibuat jadi rame.” Jawaban ini seakan menegasi pandangan sebagian masyarakat yang menilai Jokowi tidak bisa bersikap tegas.

Konflik di Laut China Selatan.

Jokowi berpendapat bahwa Indonesia tidak perlu terlibat pada konflik tersebut. Ketika Prabowo mengejar, Jokowi tetap menyatakan Indonesia tidak perlu terlibat.

Padahal, sebenarnya ada kepentingan Indonesia di sengketa ini, karena China telah memasukkan laut di wilayah Natuna sebagai wilayahnya. Meski ini tidak berarti serta-merta China akan menduduki Natuna, namun klaim semacam ini patut diwaspadai oleh pemerintah Indonesia. Bahkan Panglima TNI pun menulis tentang kasus ini sebagai bentuk kepedulian beliau. Menurut saya, respon Jokowi kurang kuat dalam kasus ini.

Pembelian tank Leopard.

Prabowo menyatakan bahwa pembelian tank Leopard adalah bagian dari perencanaan TNI AD, dan ada manfaat tank tersebut bagi Indonesia. Menurut Prabowo, tank tersebut dapat digunakan di sebagian wilayah Indonesia. Tank tersebut juga penting bagi Pasukan Garuda yang menjadi wakil Indonesia dalam misi perdamaian PBB. Jokowi menolak pendapat Prabowo dan menyatakan bahwa dalam pandangannya, Indonesia tidak perlu membeli tank Leopard.

Dalam hal ini, saya sependapat dengan Prabowo bahwa tank Leopard dapat bermanfaat untuk TNI AD. Yang lebih penting, sepaham saya Prabowo tidak ada hubungannya dengan kebijakan pembelian ini, jadi tidak relevan untuk ditanyakan ke Prabowo [7]

 

Kata Akhir

Yang saya sesalkan dalam debat ini adalah, tidak ada pandangan dan pertanyaan dari panelis. Dengan demikian, debat “terjebak” dalam struktur dialog Prabowo-Jokowi, tidak ada yang memberikan masukan yang berbeda pendapat atau dari sudut pandang yang lain sama sekali.

Sebagai contoh, ketika Prabowo menanyakan tentang apakah Indonesia perlu tentara cadangan dan Jokowi mengiyakan dengan menyatakan akan melatih menwa dan hansip, diskusi selesai sampai di sana. Jika saja ada tokoh yang peduli dengan human security atau hubungan sipil/militer, maka mungkin tokoh tersebut dapat menelisik lebih lanjut konsep kedua kandidat terkait “tentara cadangan” ini. Bagi saya pribadi, konsep “tentara cadangan” atau paramiliter perlu kita kaji dengan serius karena pada masa konflik, para anggota paramiliter ini dapat menjadi bola panas yang berbahaya. Tentu kita masih ingat bagaimana pembentukan Pamswakarsa di masa Wiranto menuai kekhawatiran, karena Pamswakarsa di satu sisi memiliki kewenangan “lebih” dibandingkan warga sipil biasa, di sisi lain tidak memiliki kode etik, disiplin dan alur komando yang jelas sebagaimana tentara profesional.

 

—-

[1] Gambar ini intisari dari thesis master saya, berjudul: Analisis Discourse terhadap Perkembangan Ide Kewarganegaraan.

[2] Saya banyak kaget malam ini 😀 Tapi kaget yang menyenangkan kok.

[3] Drone adalah pesawat tanpa awak yang dikendalikan dari jauh.

[4] Drone digunakan untuk memantau ya… hanya memantau. Eksekusi tetap harus menggunakan personel tentara. Kecuali kalau drone-nya mau di-kamikaze-kan, ditubrukkan ke perahu nelayan ilegal gitu. Tapi nanti biayanya membengkak..

Tambahan dari rekan yang bekerja di Taman Nasional Pulau Komodo:

Illegal fishing dipantau dgn drone membutuhkan biaya mahal krn luasnya perairan Indonesia..bagi kami pemangku kawasan di instansi (TN Komodo) yg bergumul lgs dengan pelaku illegal fishing..pendekatan preventif (penyuluhan, menciptakan alternatif pekerjaan) akan lebih rasional..political will dari Pemda, TNI, Polri dan multi stake holder terkait hal tsb sangat menentukan hasil nantinya..Sebagai contoh : adanya peredaran peluru tajam dari para pemburu itu dari mana? khan gak mungkin bikin manual dari rakyat sipil.

[Kalau drone untuk memantau illegal fishing yang dilakukan nelayan asing] itu lebih efisien mas (barangkali utk prioritas dalam penganggaran di APBN) demi keutuhan perairan NKRI terutama di perbatasan di Laut Cina Selatan krn disana sbg pintu masuk nelayan2 dari Vietnam, Thailand,dsb..Kalo di perbatasan dng Australia cenderung minim krn WN Australi jarang yg berprofesi sbg Nelayan…justru yg lebih banyak pelaku illegal fishing orang WNI..pemerintah Aus sangat konsen memperhatikan konservasi Biodiversitas di perairannya..beda klo rakyat kita..pokoknya apa yg bisa di ambil..disikat semua”

[5] Omong-omong masalah biaya, perlu dikaji juga berapa luas wilayah yang akan diawasi oleh drone ini, sebab daya jangkau drone terbatas. Ada drone yang hanya bisa berjarak dua kilometer dari pengontrolnya, ada drone yang lebih mumpuni dari itu (tapi tentu harga lebih mahal).

[6] Terlepas dari beberapa kritik yang menyatakan bahwa BDF tidak bermanfaat bagi Indonesia, saya berpendapat bahwa BDF penting dalam membangun citra Indonesia sekaligus sebagai internalisasi nilai demokrasi itu ke dalam diri pemerintah Indonesia. Dengan melakukan BDF, pemerintah tentu malu jika harus melakukan hal-hal yang melanggar nilai-nilai demokrasi. Inilah tahap internalisation of norms yang dikemukakan Berger dan Luckmann (1966), Finnemore dan Sikkink (1998) dan Risse dan Sikkink (1999).

[7] Menurut rekan yang suka belajar masalah persenjataan dan militer, pro-kontra tank Leopard ini sudah merebak sejak 2012. Bukan barang baru. Saking ramainya perdebatan, muncul istilah jamaah amblesiyah untuk mereka yang yakin bahwa geografis Indonesia akan ambles kalau tank Leopard lewat. Google it. You know you want to 🙂

 

 

 

 
3 Comments

Posted by on June 22, 2014 in Renungan

 

Tags: , ,

Remaja dan Pahlawan Nasional

Rekan-rekan,

Saya sedang mengadakan survey tentang “Pandangan Remaja terhadap Pahlawan Nasional dan Politik Indonesia”. Mohon sebarkan ke para pelajar SMP dan SMU link survey online berikut ya: http://bit.ly/1bM2Uzk

Survey dibuka sd 20 Februari 2014. Matur nuwun, terima kasih banyak

Salam,
Ganjar

 
3 Comments

Posted by on February 13, 2014 in Akademik, Renungan

 

Tags: , , ,

Haruskah menunggu “Risma” berikutnya?

Semalam (12 Februari 2014), saya menyaksikan Mata Najwa yang menampilkan sosok Bu Risma. Selama ini saya sudah cukup sering mendengar kiprah beliau. Kebetulan, ada beberapa rekan yang tinggal di Surabaya dan dari mereka, saya mendengar prestasi-prestasi luar biasa dari Bu Risma. Namun tetap saja, semalam saat menyaksikan Mata Najwa, saya terkesima dengan sosok seorang Tri Rismaharini [1]. Saya pun membuat status di facebook, dan banyak teman yang sependapat dengan status saya. Kabarnya, di jagad twitter pun banyak yang mengkicaukan apresiasi pada beliau.

risma1

Pagi ini, saya menemukan dua artikel menarik. Artikel-artikel ini menggambarkan betapa sosok seorang Risma yang berhasil mengubah Surabaya tidak lahir dalam semalam. Ia pun tidak lahir dengan dukungan dan puja-puji elemen politik lain di Surabaya. Alih-alih membantu kerja Bu Risma, sebagian besar elemen politik di Surabaya justru berniat menjegalnya.

Artikel di Kompasiana ini menjelaskan secara detail bagaimana Bu Risma harus menghadapi upaya pemakzulan di seratus hari pertama. Bayangkan, baru seratus hari memimpin dan sudah digoyang mosi tidak percaya! Apa yang jadi parameter mosi tersebut!? Lebih sedih lagi, upaya pemakzulan ini didukung semua fraksi di DPRD Kota Surabaya, kecuali FPKS.

Artikel di Merdeka.com ini secara spesifik menyoroti benturan antara Bu Risma dengan partai pengusungnya, PDIP. Sosok Bu Risma yang bukan orang PDIP ternyata menimbulkan penolakan, bahkan sejak sebelum resmi dicalonkan sebagai Cawali. Kebijakan Bu Risma di kemudian hari juga berbenturan dengan partai ini. Misal, upaya menutup Gang Dolly dianggap “anti-wong cilik”.

Tentu tuduhan terhadap Bu Risma ini basa-basi politik semata. Salah seorang rekan saya, Mbak Sinta Yudisia, pernah melakukan penelitian tentang Gang Dolly (dan menulis Existere, novel luar biasa tentang kehidupan PSK di sana). Menurut Mbak Sinta, kehidupan di Gang Dolly sudah benar-benar didesain untuk menjerat para PSK untuk terus berada di sana selagi masih memiliki “kapasitas jual.” Kalau sudah melewati “masa jual,” mereka pun tercampak. Tidak ada seorang pun yang peduli. Ini sebuah eksploitasi besar-besaran terhadap wong cilik, dan Bu Risma berniat mengakhirinya.

Niat mulia ini agaknya sepi pendukung di dunia politik Surabaya. Tekanan terhadap Bu Risma pun menguat, sampai dia berpesan kepada keluarganya, agar mengikhlaskan jika Bu Risma meninggal akibat perjuangannya. Beberapa rekan saya yang tinggal di Surabaya pun menuturkan, kondisi kesehatan Bu Risma menurun akhir-akhir ini. Puncaknya, muncul wacana agar Bu Risma mengundurkan diri.

Sosok Risma mengundang apresiasi dan kekaguman dari kita semua. Namun saya ingin menggelitik kesadaran kita: apakah hanya akan kagum? Sibuk berdecak, bertepuk tangan di tepi arena, sementara sang pahlawan tengah bersimbah keringat dan air mata di medan laga? Apakah kita hanya akan mengapresiasi sejenak, kemudian ketika sosok semacam Risma ini terkubur di gelanggang politik Indonesia (yang makin pragmatis dan gila ini) menyayangkannya? Setelah itu diam menunggu sosok Risma berikutnya (sambil mengeluh berkepanjangan ketika sosok semacam Risma tak lagi muncul)?

Seperti itulah yang biasanya terjadi di Indonesia. Masyarakat sebagian menerima dengan pasrah, apapun yang penguasa lakukan pada mereka. Menyikapi kesenjangan antara rumah dan mobil mewah elit yang kian bertambah dengan jembatan nyaris roboh yang digunakan anak-anak SD untuk sekolah dengan penuh “kesabaran”. Masyarakat sebagian sibuk mengutuk, menyalahkan si ini dan si itu, menyebar berita jelek tentang si ini dan si itu, yang kadang kala itu tidak lebih dari sampah kebohongan belaka. Namun di saat yang sama, tidak berbuat apa-apa untuk perbaikan.

Ketika muncul sosok yang luar biasa semacam Bu Risma, yang awalnya bersabar kini berharap. Yang awalnya mengutuk kini memuji. Namun apakah berhenti sampai di sana? Seharusnya tidak. Seharusnya, harapan dan pujian itu terejawantahkan dalam bentuk aksi nyata.

Pertama, anda dapat memilih menjadi orang seperti Risma, Ridwan Kamil, Aher dan lain-lain. Anda dapat memilih untuk mempersiapkan diri anda menjadi pemimpin yang amanah, berjuang untuk rakyat. Anda dapat memilih untuk terus mengasah kemampuan, baik keilmuan, kepemimpinan, pengembangan jaringan dan sebagainya sehingga jika saatnya tiba nanti, bahu dan punggung anda telah siap menanggung beban kepemimpinan.

Namun, tidak semua dari kita sanggup memilih jalan ini. Sesungguhnya, jalan kepemimpinan adalah jalan yang penuh dengan onak kelelahan dan duri perjuangan di satu sisi, dan kilau harta dan rayuan syahwat di sisi lain. Jalan kepemimpinan adalah jalan yang menuntut pelakunya untuk berpikir keras dan bekerja keras, sambil terus mengasah hati agar tidak ikut mengeras.

Pilihan kedua adalah dengan mendukung para pemimpin yang amanah ini. Memilih bukan pekerjaan mudah. Sebelum memilih, anda harus mencari, menelisik, meneliti rekam jejak seorang kandidat. Anda harus menimbang, berita mana yang akurat terkait dirinya. Anda harus mengambil kesimpulan, apakah kandidat ini benar-benar memperjuangkan apa yang anda harapkan, ataukah itu hanya gincu janji yang dioleskan saat kampanye saja.

Anda mengutuki banjir di Jakarta? Bagus! Siapkan diri anda menjadi pemimpin Jakarta di tahun 2050, yang mampu menanggulangi masalah banjir dan masalah lainnya yang saat ini membelit ibukota. Jika tidak mampu, siapkan diri anda memilih pemimpin yang memang berniat dan bekerja keras menangani masalah banjir. Bingung “siapa” dan “yang mana”? Cari! Tugas anda untuk menelisik dan mengetahui, siapa yang nyata bekerja keras membantu warga Jakarta.

Anda peduli dengan rusaknya hutan di Indonesia? Bagus! Siapkan diri anda menjadi bupati atau gubernur daerah dengan hutan yang luas di Indonesia. Atau, siapkan diri anda menjadi Menteri sehingga dapat mengontrol pemberian izin penggunaan hutan. Jika tidak mampu, siapkan diri anda untuk mencari dan memilih calon yang benar-benar peduli dengan kelestarian hutan.

Apresiasi dan pujian di dunia maya, senyaring apapun itu, jika tidak berujung pada dukungan nyata, pada akhirnya hanya akan menjadi gema hampa yang hilang seiring waktu. Karena politik di Indonesia dibangun di atas pondasi demokrasi, maka dukungan yang utama adalah dukungan di bilik suara. Selanjutnya, dukungan itu harus terwujudkan dalam pemantauan terhadap kinerja beliau: apresiasi jika berhasil, menegur jika kurang berhasil dan melindungi beliau dari aksi preman-preman politik yang seringkali mengatasnamakan kita, rakyat, untuk tindakan jalanan mereka.

Kembali, jangan kita hanya berharap turun seorang Ratu Adil yang mampu menyelesaikan semua masalah di Indonesia dengan sekali kibas. Jangan kita sibuk riuh di pinggiran, sementara para pejuang bertarung mati-matian di medan laga. Jangan kita teteskan air mata, meraung meratapi pahlawan yang sudah pergi (atau berakhir masa tugasnya) namun kita tidak pernah meneteskan keringat untuk mendukung mereka yang sedang berjuang sekarang.

Mari kita menjadi bagian dari generasi baru Indonesia: generasi yang berani mengambil pilihan untuk menjadi pemimpin, atau berani mencari dan mendukung mereka yang berjuang menjadi pemimpin tulus bagi Indonesia.

Kalau bukan dari kita, lalu siapa?

Wallahu’alam.

[1] Bagi yang ingin menyaksikan tayangan Mata Najwa tersebut, silahkan menyaksikan di Youtube.

 
Leave a comment

Posted by on February 13, 2014 in Renungan

 

Tags: , ,