RSS

Tag Archives: masa depan

Sahabat Membaca: sebuah babak baru

Sahabat Membaca: sebuah babak baru

Sudah lama sebenarnya saya ingin membangun sebuah rumah virtual sebagai rujukan gerakan cinta membaca di Indonesia. Awalnya saya melakukannya melalui halaman facebook, namun lama-kelamaan terasa ada keterbatasan dalam platform ini. Saya pun memutuskan untuk membangun sebuah website mandiri.

Alhamdulillah, Allah Mudahkan jalannya. Saya bertemu dengan rekan-rekan yang dinamis, enerjik dan kreatif. Kami ngebut bekerja maraton untuk mempersiapkan website ini. Kendala pasti ada, mulai dari jam tayang yang berbeda antara tim di WIB dan saya di BST (sekarang sudah mundur ke GMT) sampai kesulitan teknis yang memaksa server pindah ke Singapura.

Tapi, semua terasa manis melihat antusiasme pengunjung web. Web yang baru diluncurkan hari ini, 3 November 2015, alhamdulillah sudah melampaui 1,000 page views. Awal yang baik menurut saya!

So, without further ado, tanpa banyak bicara lagi, saya kenalkan website Sahabat Membaca untuk teman-teman semua!

 

 

 

 

 
Leave a comment

Posted by on November 3, 2015 in Aktivisme, Sahabat Membaca

 

Tags: , , ,

#SedekahOksigen

Kepada rekan-rekan semua:

 

Mengingat bencana asap masih melanda beberapa kawasan di Indonesia dan korban sakit/meninggal karena ISPA terus bertambah, kami Warga Negara Indonesia yang di UK ingin menggalang dana untuk disalurkan ke gerakan #sedekahoksigen.

Jika berkenan, mohon rekan-rekan di UK dapat menggalang dana untuk kita serahkan bersama. Kami juga mengajak organisasi-organisasi lain seperti KIBAR, Karyasiswa Dikti UK, PPI UK dll untuk turut dalam penggalangan dana ini.

 

Dana dapat dikirim ke:

— Rupiah

BSM cabang Klaten no rek 7006249293 a/n Lusi Nuryanti

— GBP

sort code 309893 no acc. 58472960 a/n Mrs. Lusi Nuryanti

 

Konfirmasi donasi dan info lebih lanjut:

Ganjar (+447745034831/ganjar.widhiyoga@gmail.com)

 

Laporan donasi akan diunggah tiap hari di ganjarwy.com

 

Terima kasih dan salam,

Ganjar Widhiyoga (PhD student, Durham University)

Lusi Nuryanti (PhD student, Leeds Beckett University)

 

 
Leave a comment

Posted by on October 7, 2015 in Perjalanan

 

Tags: , ,

Usia dan keahlian membaca

Kadang orang tua galau, anaknya usia segini kok belum bisa baca ya? Anak yang itu usianya sama tapi sudah bisa baca. Tidak hanya di Indonesia kok, di UK sini juga ada sentimen semacam itu. Namun sebenarnya, kita tidak perlu khawatir. Jika kita sudah tumbuhkan budaya membaca yang menyenangkan, insha Allah, anak kita akan tertarik membaca dengan sendirinya.

 

Kalau di UK, kita dapat mengetahui ketrampilan membaca yang pas untuk anak di usia tertentu melalui website pendidikan, salah satunya Oxford Owl yang dikelola oleh University of Oxford ini. Panduan ini tidak sepenuhnya cocok untuk kita di Indonesia karena bahasa yang berbeda, namun setidaknya dapat menjadi gambaran bagi kita.

Untuk anak usia 3-4 tahun:

Awali dengan mengenalkan bentuk huruf dan cara bacanya pada anak. Kaitkan satu huruf dengan satu benda yang sering ia jumpai, seperti “G” dengan “gelas”.

Jika anak sudah mengenal semua huruf, coba rangkai beberapa huruf dalam satu kata singkat, seperti “Kaki”, “Kakak” dan sebagainya.

Untuk anak usia 4-5 tahun:

Mulai kenalkan buku pada anak dengan membacakannya cerita sebelum tidur.

Ajak anak untuk bermain mencari huruf atau kata di halaman yang anda baca. Minta anak untuk membunyikan huruf-huruf di kata tersebut sehingga membentuk satu kata. Misal “emmmm-aaaa-ennnnn-aaaa” untuk “mana”.

Jika anak sudah mahir mencari huruf dan kata, ajak anak untuk memulai membaca bukunya sendiri.

Untuk anak usia 5-6 tahun:

Terus ajak anak membaca dengan menyenangkan. Ajak ia untuk menceritakan kembali buku yang anda baca atau buku favoritnya. Ajak pula ia menulis kata-kata sederhana seperti nama panggilannya, “Ayah”, “Ibu” dan sebagainya.

Ingat, anak akan senang membaca jika ia merasa nyaman. Jangan paksa anak untuk langsung membaca dengan benar. Kesalahan-kesalahan saat membaca itu wajar bagi anak-anak. Nikmati proses anak belajar.

Untuk buku, pilih buku dengan satu atau dua kalimat pendek per halaman. Buku dengan kalimat yang banyak dan panjang lebih cocok untuk anak yang sudah lebih nyaman membaca.

Untuk anak usia 6-7 tahun:

Jika anak sudah nyaman membaca, mulai minta ia membaca lebih banyak buku. Kenalkan buku-buku dengan kalimat yang lebih banyak (2-4 kalimat per halaman). Sediakan waktu khusus untuk menemaninya membaca.

Beri penghargaan jika anak sudah menyelesaikan satu buku. Bacaan yang belum sempurna tidak apa selagi anak nyaman dan merasa dihargai kemampuannya.

Untuk anak usia 7-9 tahun:

Kembangkan minat baca dan kemampuan penalaran anak. Tanyakan beberapa hal dari buku yang ia baca, semisal “Bagaimana perasaan ibu Malin Kundang?” atau “Kalau menurut Kakak, Malin Kundang salahnya di mana?” Minta ia untuk menebak kelanjutan cerita agar daya imajinasinya berkembang.

Jika anak terlihat enggan untuk membaca, jangan paksa.

Anda dapat menyegarkan minat baca anak dengan bermain scrabble, teka-teki silang atau permainan kata lain yang menarik bagi anak anda.

Ingat: lebih baik membaca sedikit tapi sering daripada membaca banyak namun jarang.

Untuk anak usia 9-11 tahun:

Pada usia ini, anak wajarnya telah dapat membaca dengan mandiri. Anda dapat membantu anak anda untuk mengembangkan kemampuan analitiknya dengan menanyakan konsekuensi (misal: “Kalau si pencurinya tidak tertangkap, lalu bagaimana?”) atau membaca hal yang tersurat dalam sebuah cerita (misal: “Kenapa Elsa pergi dari istana?”).

Kenali minat anak anda dan kembangkan minat bacanya dengan memberikan jenis buku yang ia suka. Meski demikian, sesekali berikan jenis buku yang lain untuk menambah pengetahuannya.

Dorong anak anda untuk pergi ke perpustakaan, menjadi anggota book club atau mengikuti lomba yang berhubungan dengan buku. Semakin banyak sahabatnya dalam membaca, akan semakin semangat pula ia!

 

Berikut video Dzakka berlatih membaca setelah tiga bulan di Reception atau nol besar. Sedikit terbata-bata namun menemaninya membaca menjadi pengalaman mengasyikkan buat saya 🙂

 

 

 

 

 
Leave a comment

Posted by on December 16, 2014 in Sahabat Membaca

 

Tags: , , , , ,

Pilkada Langsung di Inggris?

Saat tanah air heboh karena sistem pilkada berubah jadi pilkada melalui DPRD, saya jadi tergelitik untuk membandingkan dengan sistem pemerintahan daerah di Inggris [1]. Ada 326 distrik di Inggris namun ternyata, hanya 16 distrik yang menerapkan pilkada langsung!

Distrik di Inggris memiliki status yang berbeda-beda sesuai dengan jumlah penduduknya. Distrik yang padat penduduknya biasanya dikategorikan sebagai metropolitan district. Distrik yang tidak terlalu padat dikategorikan sebagai non-metropolitan district. Ada non-metropolitan district yang dua jenjang (semacam DPRD tingkat I dan II) ada yang hanya satu jenjang, disebut unitary authorities. Selain distrik-distrik tersebut, masih ada 52 London borough yang membentuk Kota London. Nah, Kota London ini di Indonesia punya padanan yakni DKI Jakarta.

Meski berbeda-beda bentuk dan nama, semua distrik di Inggris awalnya tidak menggunakan pilkada langsung. Penduduk memilih anggota dewan (disebut councillors) dan para anggota dewan tersebut membentuk city council [2]. Kepala daerahnya adalah salah seorang councillor, dipilih oleh para anggota dewan tersebut sendiri. Jadi, dari councillor, oleh councillors tapi untuk rakyat sedistrik. Sistem ini kemudian dikenal sebagai sistem leader-cabinet.

Pilkada langsung pertama di UK dilaksanakan pada tahun 2000 untuk memilih Mayor of London (setara dengan Gubernur DKI). Bersama dengan pilkada ini, ada pemilihan umum untuk London Assembly (setara dengan DPRD DKI). Sejak saat itu, posisi Mayor of London ditentukan dengan pemilihan langsung bersamaan dengan pemilu untuk memilih anggota London Assembly.

Boris Johnson, Mayor of London sekarang.

Bersamaan dengan pemilihan Mayor of London, pemerintah UK mengeluarkan Local Government Act 2000 yang mengatur bentuk pemerintahan daerah di Inggris. Berdasarkan aturan ini, ada tiga bentuk pemda yang berlaku di Inggris: 1) leader-cabinet melalui pilkada tidak langsung, 2) mayor-cabinet melalui pilkada langsung, 3) mayor-council manager melalui pilkada langsung. Semua pemda di Inggris dapat meniru bentuk pilkada langsung seperti di London atau mempertahankan bentuk pilkada melalui councillors yang selama ini berlaku. Masyarakat dapat berkontribusi dalam proses perubahan ini melalui petisi. Jika 5% penduduk menandatangani petisi untuk melaksanakan pilkada langsung, maka pemda akan menggelar referendum. Jika hasil referendum sepakat dengan pelaksanaan pilkada, maka pemerintah daerah tersebut mengubah bentuknya dari “leader-cabinet” ke “mayor-cabinet”.

Sampai Januari 2011, hanya ada 40 referendum dan sebanyak 27 menolak mengubah bentuk ke pilkada langsung. Ada 13 pemda yang kemudian melaksanakan pilkada langsung. Di tahun 2012, dilaksanakan serangkaian referendum di 12 kota terbesar di Inggris. Ternyata hanya dua kota yang sepakat untuk melaksanakan pilkada langsung. Jadi, hingga saat ini, dari 326 distrik di Inggris, hanya 16 distrik yang melaksanakan pilkada langsung. Sebanyak 310 distrik lainnya mempertahankan bentuk pilkada melalui councillors [3].

Kenapa masyarakat di Inggris sebagian besar menolak proses pilkada langsung? Menurut Mike Barnes, proses pilkada langsung memakan uang yang sangat besar, baik uang pemda (yang digunakan untuk melaksanakan pilkada maupun untuk menggaji Mayor dan timnya) maupun uang kampanye. Alhasil, yang dapat memenangkan pilkada hanyalah mereka yang bermodal besar. Sistem councillor, di sisi lain, menekankan pada hubungan kedekatan dan rekam jejak councillors yang sudah dikenal oleh warga.

Argumen ini mirip dengan apa yang terjadi di Indonesia, saat pilkada menghabiskan anggaran pemda. Mengutip Fitra, “Biaya pilkada untuk kabupaten/kota Rp 25 miliar, untuk pilkada provinsi Rp 100 miliar. Jadi untuk keseluruhan pilkada di Indonesia diperlukan Rp 17 triliun.” Ini tentu belum termasuk biaya kampanye dan politik uang (jika ada).

Meskipun demikian, ada kekhawatiran dari sebagian warga negara Indonesia bahwa pilkada melalui DPRD mencabut hak politik mereka. Menurut saya, ini kekhawatiran yang bersumber dari ketidakpercayaan kelompok tadi pada anggota DPRD. Tentu ini harus dipikirkan matang-matang oleh anggota DPRD dan partai politik. Menjadi tugas mereka untuk meyakinkan konstituen bahwa pilkada melalui DPRD tidak menjadi sarana abuse of power baru. Tugas kita sebagai masyarakat adalah terus mengawal proses pemerintahan dan memperbaikinya, termasuk dengan memilih anggota DPRD yang cakap dan dapat kita percayai di 2019 mendatang. Karena itu, saya sampai sekarang selalu menganjurkan untuk tidak golput!

 

 

[1] Inggris, bukan UK karena Scotland, Wales dan Irlandia utara yang menjadi bagian UK punya aturan yang cukup berbeda dengan Inggris/England.

[2] City council di Inggris merupakan lembaga legislatif sekaligus eksekutif. Kalau mengumpamakan dengan kondisi di Indonesia, ini seperti DPRD memilih Walikota/Bupati dari anggota DPRD sendiri, kemudian Walikota/Bupati tersebut membentuk kabinet berisi para Kepala Dinas dari anggota DPRD yang lain.

[3] Hartlepool dan Stoke-on-Trent pada tahun 2002 memilih menggunakan pilkada langsung namun masyarakat kemudian mengajukan petisi agar kedua distrik tersebut kembali ke sistem pilkada melalui councillors.

 

 

 

 

 

 
14 Comments

Posted by on September 26, 2014 in Renungan

 

Tags: , ,

Debat Ketiga Capres: Politik Internasional dan Keamanan

Debat Ketiga Capres: Politik Internasional dan Keamanan

Debat calon presiden RI malam ini menghadirkan tema tentang politik internasional dan keamanan. Menarik mencermati bagaimana kedua calon presiden mengutarakan gagasan mereka, sebagai bagian dari evaluasi kita selaku warga masyarakat terhadap para calon pemimpin kita. Untuk kutipan pendapat saya sebelum debat (dimuat di ANTARA), silahkan klik ini. Untuk komentar lengkapnya, silahkan klik ini.

 

Di dalam visi dan misinya, Prabowo memberikan pernyataan singkat terkait politik luar negeri yang ia rencanakan:

“Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif, tegas dalam melindungi kepentingan nasional dan menjaga keselamatan rakyat Indonesia di seluruh dunia, dan meningkatkan peran serta Indonesia dalam menjaga ketertiban dan perdamaian dunia.”

Visi tersebut dalam hemat saya adalah visi yang standar bagi seorang calon Presiden RI. Tidak ada sesuatu yang istimewa. Terlebih, penjabaran visi tersebut terserak ke beberapa bagian lainnya. Misal point perlindungan TKI masuk ke pembahasan Ekonomi Kerakyatan. Pengaturan demikian ini menimbulkan pertanyaan: “bagaimana semua itu akan dicapai?”

Visi Jokowi tersusun berdasarkan bidang bahasan, dan masalah politik luar negeri masuk ke sub-pembahasan di Bidang Politik. Jokowi merumuskan rencana politik luar negerinya dengan cukup jelas, disertai dengan penjelasan mengenai apa yang ia maksudkan dan bagaimana secara umum strategi itu akan ia capai.

Pada debat 22 Juni 2014 ini, kedua kandidat presiden mengawali debat dengan menyampaikan paparan singkat terkait visi mereka dalam bidang politik internasional dan keamanan. Prabowo menyampaikan konsepnya sebagai berikut:

1) mengukuhkan nasionalisme dan kedaulatan teritorial Indonesia2) ketahanan nasional dimulai dari kesejahteraan dalam negeri3) penjagaan sumber daya alam Indonesia4) meneruskan politik thousand friends zero enemy

Sementara, Jokowi menyampaikan konsepnya sebagai berikut:

1) melindungi hak-hak TKI2) penjagaan sumber daya alam3) keamanan dan ketertiban regional.4) memperjuangkan kemerdekaan Palestina5) ketahanan nasional

Melihat visi kedua kandidat dan bagaimana kedua kandidat menyampaikan argumentasinya lebih jauh selama debat, saya memiliki beberapa penilaian yang hendak saya bagi di sini:

Prabowo

Prabowo mengemukakan visi ketahanan nasional yang di luar dugaan saya. Dalam benak saya, Prabowo akan menyampaikan visi ketahanan nasional ala wawasan nusantara, hankamrata dan sebagainya, di mana rakyat berkewajiban menjaga teritori dan menjadi bagian pengamanan nusantara. Ini sebuah visi yang standar akan dikeluarkan Prabowo, menurut saya, mengingat latar belakangnya sebagai jenderal di masa Orde Baru. Namun, ternyata Prabowo mengambil sudut pandang lain, yakni mengaitkan ketahanan nasional dengan kesejahteraan rakyat, sehingga meletakkan wacana ketahanan nasional sebagai hak rakyat dan kewajiban negara.

Ini sepaham saya justru wacana liberal citizenship yang banyak dianut negara-negara Barat, yang cukup jauh dari budaya militeristik, bukan wacana civic-republican citizenship yang menekankan pada kewajiban warga negara yang dulu Indonesia anut di masa Orde Baru. Kurang lebih perbedaan keduanya ada di gambar berikut [1]:

Image

Terlepas dari ketertarikan saya, ada kritik terhadap Prabowo. Selama debat, Prabowo berulang kali menekankan kesejahteraan ekonomi sebagai pangkal ketahanan nasional, sampai pada titik mengganggu menurut saya. Prabowo seharusnya cukup menyampaikan itu sekali di awal, kemudian menekankan lagi di tengah dengan perincian bagaimana mencapai kesejahteraan ekonomi itu. Ada dua kemungkinan menurut saya kenapa Prabowo menekankan ini berulang kali: karena itu merupakan passion-nya saat ini atau karena ia ingin menaikkan citranya sebagai negarawan sipil (sehingga sengaja mengurangi detail militer di pembahasannya). Apapun itu, pengaitan ketahanan nasional dan kemapanan ekonomi, serta penggunaan kata “bocor” saya nilai terlalu berlebihan di debat ini.

Jokowi

Visi Jokowi secara umum menurut saya standar, namun ia menyampaikan hal yang mengejukan bagi saya, yakni secara eksplisit mendukung kemerdekaan Palestina dan status Palestina sebagai anggota tetap PBB [2]. Ini tentu nilai plus besar bagi Jokowi, mengingat selama ini, saya pribadi khawatir terhadap komitmen Jokowi terhadap kemerdekaan Palestina.

Selama debat, Jokowi menyampaikan hal-hal yang menarik bagi saya, yakni: 1) penggunaan drone [3] untuk memantau perairan Indonesia, menjaga keamanan teritorial sekaligus keamanan sumber daya alam karena dapat memantau illegal fishing dan illegal logging [4]. Ini merupakan ide yang sangat bagus menurut saya karena bersemangat untuk menggunakan teknologi canggih dalam menjawab tantangan bangsa. Ide lain yang menarik dari Jokowi adalah penguatan industri militer dalam negeri untuk memproduksi alutsista. Tentu ini sangat penting mengingat alutsista adalah salah satu elemen utama militer kita dan sejatinya, Indonesia mampu memproduksi alat-alat militer canggih.

Meski demikian, saya memiliki kritik terhadap implementasi ide-ide Jokowi ini. Pertama, drone membutuhkan biaya besar [5], sementara Jokowi sempat menyatakan biaya drone murah. Kedua, drone membutuhkan satelit untuk menjalankannya. Namun Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia dapat membeli drone terlebih dahulu dan menggunakan satelit milik asing. Ini memang doable, namun justru membawa potensi bobolnya keamanan Indonesia. Ibaratnya mungkin seperti anak saya punya mobil-mobilan namun remote controlnya dipegang temannya. Begitu.

Untuk penguatan industri militer, pertanyaan moderator di awal debat tentang bagaimana Jokowi membangun industri militer nasional tanpa membuat panik negara tetangga juga belum dijawab. Ini penting, karena salah satu casus belli (sebab perang) adalah proses perlombaan senjata; saat satu negara meningkatkan kualitas/kuantitas senjatanya dan memicu kekhawatiran negara lain, yang kmudian meningkatkan kualitas/kuantitas senjatanya, dan memicu kekhawatiran negara pertama dan seterusnya.

Titik menarik dalam debat

Dalam debat, ada titik-titik yang menarik bagi saya:

Bagaimana mengambil kebijakan agar Indonesia disegani di kawasan; menjadi pemimpin di ASEAN?

Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia pernah jaya ketika memimpin KAA. Ia juga menyampaikan bahwa pembangunan poros maritim dunia akan membawa posisi Indonesia sebagai aktor penting di politik global.

Prabowo tidak setuju dengan strategi Jokowi menggunakan konferensi internasional (semacam KAA) sebagai sarana untuk meningkatkan wibawa Indonesia di dunia internasional.

Untuk poin ini, saya sependapat dengan Jokowi bahwa menggunakan konferensi, atau soft diplomacy, memang dapat menaikkan wibawa Indonesia di mata internasional. Inilah yang selama ini Indonesia lakukan dengan menggelar Bali Democracy Forum [6]. Pun, ketika Prabowo mengejar Jokowi dengan pertanyaan terkait sikapnya terhadap kekuatan asing yang mengklaim atau hendak menduduki wilayah Indonesia, Jokowi dengan tegas menyatakan akan melakukan segala cara dan “dibuat jadi rame.” Jawaban ini seakan menegasi pandangan sebagian masyarakat yang menilai Jokowi tidak bisa bersikap tegas.

Konflik di Laut China Selatan.

Jokowi berpendapat bahwa Indonesia tidak perlu terlibat pada konflik tersebut. Ketika Prabowo mengejar, Jokowi tetap menyatakan Indonesia tidak perlu terlibat.

Padahal, sebenarnya ada kepentingan Indonesia di sengketa ini, karena China telah memasukkan laut di wilayah Natuna sebagai wilayahnya. Meski ini tidak berarti serta-merta China akan menduduki Natuna, namun klaim semacam ini patut diwaspadai oleh pemerintah Indonesia. Bahkan Panglima TNI pun menulis tentang kasus ini sebagai bentuk kepedulian beliau. Menurut saya, respon Jokowi kurang kuat dalam kasus ini.

Pembelian tank Leopard.

Prabowo menyatakan bahwa pembelian tank Leopard adalah bagian dari perencanaan TNI AD, dan ada manfaat tank tersebut bagi Indonesia. Menurut Prabowo, tank tersebut dapat digunakan di sebagian wilayah Indonesia. Tank tersebut juga penting bagi Pasukan Garuda yang menjadi wakil Indonesia dalam misi perdamaian PBB. Jokowi menolak pendapat Prabowo dan menyatakan bahwa dalam pandangannya, Indonesia tidak perlu membeli tank Leopard.

Dalam hal ini, saya sependapat dengan Prabowo bahwa tank Leopard dapat bermanfaat untuk TNI AD. Yang lebih penting, sepaham saya Prabowo tidak ada hubungannya dengan kebijakan pembelian ini, jadi tidak relevan untuk ditanyakan ke Prabowo [7]

 

Kata Akhir

Yang saya sesalkan dalam debat ini adalah, tidak ada pandangan dan pertanyaan dari panelis. Dengan demikian, debat “terjebak” dalam struktur dialog Prabowo-Jokowi, tidak ada yang memberikan masukan yang berbeda pendapat atau dari sudut pandang yang lain sama sekali.

Sebagai contoh, ketika Prabowo menanyakan tentang apakah Indonesia perlu tentara cadangan dan Jokowi mengiyakan dengan menyatakan akan melatih menwa dan hansip, diskusi selesai sampai di sana. Jika saja ada tokoh yang peduli dengan human security atau hubungan sipil/militer, maka mungkin tokoh tersebut dapat menelisik lebih lanjut konsep kedua kandidat terkait “tentara cadangan” ini. Bagi saya pribadi, konsep “tentara cadangan” atau paramiliter perlu kita kaji dengan serius karena pada masa konflik, para anggota paramiliter ini dapat menjadi bola panas yang berbahaya. Tentu kita masih ingat bagaimana pembentukan Pamswakarsa di masa Wiranto menuai kekhawatiran, karena Pamswakarsa di satu sisi memiliki kewenangan “lebih” dibandingkan warga sipil biasa, di sisi lain tidak memiliki kode etik, disiplin dan alur komando yang jelas sebagaimana tentara profesional.

 

—-

[1] Gambar ini intisari dari thesis master saya, berjudul: Analisis Discourse terhadap Perkembangan Ide Kewarganegaraan.

[2] Saya banyak kaget malam ini 😀 Tapi kaget yang menyenangkan kok.

[3] Drone adalah pesawat tanpa awak yang dikendalikan dari jauh.

[4] Drone digunakan untuk memantau ya… hanya memantau. Eksekusi tetap harus menggunakan personel tentara. Kecuali kalau drone-nya mau di-kamikaze-kan, ditubrukkan ke perahu nelayan ilegal gitu. Tapi nanti biayanya membengkak..

Tambahan dari rekan yang bekerja di Taman Nasional Pulau Komodo:

Illegal fishing dipantau dgn drone membutuhkan biaya mahal krn luasnya perairan Indonesia..bagi kami pemangku kawasan di instansi (TN Komodo) yg bergumul lgs dengan pelaku illegal fishing..pendekatan preventif (penyuluhan, menciptakan alternatif pekerjaan) akan lebih rasional..political will dari Pemda, TNI, Polri dan multi stake holder terkait hal tsb sangat menentukan hasil nantinya..Sebagai contoh : adanya peredaran peluru tajam dari para pemburu itu dari mana? khan gak mungkin bikin manual dari rakyat sipil.

[Kalau drone untuk memantau illegal fishing yang dilakukan nelayan asing] itu lebih efisien mas (barangkali utk prioritas dalam penganggaran di APBN) demi keutuhan perairan NKRI terutama di perbatasan di Laut Cina Selatan krn disana sbg pintu masuk nelayan2 dari Vietnam, Thailand,dsb..Kalo di perbatasan dng Australia cenderung minim krn WN Australi jarang yg berprofesi sbg Nelayan…justru yg lebih banyak pelaku illegal fishing orang WNI..pemerintah Aus sangat konsen memperhatikan konservasi Biodiversitas di perairannya..beda klo rakyat kita..pokoknya apa yg bisa di ambil..disikat semua”

[5] Omong-omong masalah biaya, perlu dikaji juga berapa luas wilayah yang akan diawasi oleh drone ini, sebab daya jangkau drone terbatas. Ada drone yang hanya bisa berjarak dua kilometer dari pengontrolnya, ada drone yang lebih mumpuni dari itu (tapi tentu harga lebih mahal).

[6] Terlepas dari beberapa kritik yang menyatakan bahwa BDF tidak bermanfaat bagi Indonesia, saya berpendapat bahwa BDF penting dalam membangun citra Indonesia sekaligus sebagai internalisasi nilai demokrasi itu ke dalam diri pemerintah Indonesia. Dengan melakukan BDF, pemerintah tentu malu jika harus melakukan hal-hal yang melanggar nilai-nilai demokrasi. Inilah tahap internalisation of norms yang dikemukakan Berger dan Luckmann (1966), Finnemore dan Sikkink (1998) dan Risse dan Sikkink (1999).

[7] Menurut rekan yang suka belajar masalah persenjataan dan militer, pro-kontra tank Leopard ini sudah merebak sejak 2012. Bukan barang baru. Saking ramainya perdebatan, muncul istilah jamaah amblesiyah untuk mereka yang yakin bahwa geografis Indonesia akan ambles kalau tank Leopard lewat. Google it. You know you want to 🙂

 

 

 

 
3 Comments

Posted by on June 22, 2014 in Renungan

 

Tags: , ,

Kekerasan terhadap umat yang beribadah

Saya membaca berita kekerasan terhadap umat yang sedang beribadah di Yogyakarta dan merasa miris. Pola yang sama kembali berulang, dan kali ini lebih memilukan karena terjadi di Yogyakarta yang acap kali ditonjolkan sebagai “kota toleransi dan harmoni” (terutama oleh warganya dan sebagian pendatang yang pernah tinggal di Yogyakarta). Dengan penduduk yang majemuk dari berbagai suku, dari pelosok Indonesia, Yogyakarta memang relatif miskin konflik identitas. Inilah yang menyebabkan kekerasan lalu menjadi mengundang banyak penyesalan.

Kekerasan terhadap umat yang beribadah merupakan pola yang berulang di Indonesia. Tidak hanya menimpa kelompok minoritas, kekerasan ini juga harus ditanggung oleh masyarakat Muslim. Menjadi mayoritas ternyata tidak melindungi umat Islam dari tindakan tidak menyenangkan saat akan beribadah. Lihat saja betapa banyak oknum yang melarang Muslimah mengenakan jilbab. Mulai dari pelajar di Bali yang dilarang oleh perangkat sekolah [1], pekerja yang berhadapan dengan atasan, sampai para polwan yang sampai saat ini belum mendapat aturan yang mengizinkan mereka mengenakan seragam berjilbab.

Saya melihat ada beberapa kepentingan dalam kasus-kasus semacam ini. Yang pertama adalah hak individu untuk beribadah menurut ajaran agamanya. Ini merupakan hak yang didamba setiap orang dan telah dilindungi oleh UUD 1945 pasal 29. Yang kedua adalah hak masyarakat untuk tenang dan nyaman. Masyarakat di sini dapat berupa piranti sosial (Tetangga, Desa, Banjar, Kelurahan, dan sebagainya) ataupun institusi profesional (Rumoah Sakit, Sekolah, Perguruan Tinggi, Polri, dan sebagainya).

Dalam masyarakat yang homogen, hak individu dan hak masyarakat bisa jadi seiring sejalan, atau bahkan identik sama. Di kampung yang penduduknya homogen Muslim, aktivitas membangunkan orang untuk beribadah sahur dengan jalan keliling kampung sambil memukul kentongan mungkin dianggap sebagai hiburan, bukan gangguan. Di kampung yang penduduknya homogen pecinta musik cadas, pentas musik cadas semalam suntuk adalah momen kebersamaan yang dinantikan.

Dalam masyarakat yang heterogen, perbedaan kepentingan antara individu dan masyarakat bisa saja terjadi. Bagi seorang Muslim yang tinggal di daerah mayoritas berpenduduk Hindu, mengumandangkan adzan saat Nyepi merupakan hal yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Mengenakan jilbab bisa dianggap mengganggu solidaritas dan persatuan. Bagi seorang Kristen yang tinggal di daerah mayoritas berpenduduk Muslim, melakukan kebaktian di rumah bisa jadi bertentangan dengan kenyamanan tetangganya. Hal inilah yang berulang terjadi di Indonesia. Seharusnya, konflik-konflik semacam ini dapat diselesaikan dengan komunikasi. Jika proses komunikasi gagal, maka yang ditempuh adalah jalur hukum [2].

Proses komunikasi inilah yang acapkali gagal terjadi di Indonesia, saat kepentingan individu terkalahkan oleh kepentingan masyarakat. Pada kasus umat yang beribadah ini, jika ada individu minoritas yang menginginkan beribadah dan masyarakat menolaknya, maka bisa jadi berujung pada intimidasi atau kekerasan fisik. Kasus-kasus yang saya sebutkan di atas adalah contoh nyatanya. Jikapun dibawa ke ranah hukum, maka proses hukum pun tidak akan dapat membantu banyak.

Apakah harus selamanya demikian? Tentu tidak. Hak untuk menjalankan ibadah adalah hak asasi bagi semua individu. Meski demikian, hak masyarakat juga tidak dapat diabaikan begitu saja. Untuk itu, proses hukum lah yang seharusnya diutamakan. Hukum di Indonesia harus memberikan jaminan terhadap ekspresi keagamaan seseorang. Di saat yang sama, hukum harus memberikan saluran bagi individu atau masyarakat untuk menyuarakan keberatannya. Yang terpenting, hukum harus berlaku sama bagi semua kasus dengan karakteristik yang sama. Jika aturan untuk mendirikan gereja di Jawa dan Sumatera dipermudah, maka aturan untuk mendirikan masjid di Indonesia Timur pun dipermudah. Jika kebaktian harus dihormati masyarakat, maka mengenakan jilbab pun harus dihormati masyarakat.

Sedikit banyak, inilah yang saya amati selama di Inggris. Inggris adalah negara yang liberal dan sekuler. Hak individu untuk memeluk agama, untuk tidak memeluk agama dan mengekspresikan pandangan itu dijamin hukum. Masyarakat pun mendapatkan perlindungan dari diskriminasi akibat identitasnya. Jika ada seorang Muslimah yang dipecat dari kerja karena mengenakan jilbab, kemungkinan besar pengadilan akan melindunginya. Namun di saat yang sama, mendirikan masjid di sini tidak mudah. Ada serangkaian izin yang harus dipenuhi sehingga city council bisa menerbitkan izin pendirian masjid. Itupun masyarakat masih dapat memprotes pendirian masjid.

Peletakan batu pertama di Masjid At Tauhid, Newcastle, UK (dekat rumah). Alhamdulillah tidak ada yang menentang 🙂

Terakhir, saya sangat berharap bahwa kekerasan di Yogyakarta ini dapat ditanggapi dengan bijak. Apalagi, mengingat saat ini Indonesia sedang memasuki “musim panas” menjelang Pilpres. Beberapa kali terjadi, kekerasan di Indonesia terjadi di sekitaran pelaksanaan hajat politik negara, sebagaimana bom di JW Mariott dan Ritz Carlton di tahun 2009 lalu (kemudian ada aktor politik yang mengaitkan bom JW Mariott dan Ritz Carlton dengan pilpres 2009. Artikel di blog berikut menyatakan ketidak setujuannya dengan pengaitan tersebut). Semoga proses komunikasi dan hukum di Indonesia berjalan semakin matang, dan kita semua menjadi insan yang lebih dewasa.

 

 

[1] Silahkan dukung petisi teman-teman PII Bali yang memperjuangkan hak pelajar di Bali untuk mengenakan jilbab di sekolah di sini.

[2] Kebiasaan di Indonesia mungkin mengedepankan proses komunikasi dan pendekatan informal. Kebiasaan di Inggris sepaham saya, jika ada perbedaan kepentingan antara individu dan masyarakat, maka jalan utama adalah mengajukan ke proses hukum.

 

 

 
Leave a comment

Posted by on June 2, 2014 in Renungan

 

Tags: ,

Remaja dan Pahlawan Nasional

Rekan-rekan,

Saya sedang mengadakan survey tentang “Pandangan Remaja terhadap Pahlawan Nasional dan Politik Indonesia”. Mohon sebarkan ke para pelajar SMP dan SMU link survey online berikut ya: http://bit.ly/1bM2Uzk

Survey dibuka sd 20 Februari 2014. Matur nuwun, terima kasih banyak

Salam,
Ganjar

 
3 Comments

Posted by on February 13, 2014 in Akademik, Renungan

 

Tags: , , ,

Haruskah menunggu “Risma” berikutnya?

Semalam (12 Februari 2014), saya menyaksikan Mata Najwa yang menampilkan sosok Bu Risma. Selama ini saya sudah cukup sering mendengar kiprah beliau. Kebetulan, ada beberapa rekan yang tinggal di Surabaya dan dari mereka, saya mendengar prestasi-prestasi luar biasa dari Bu Risma. Namun tetap saja, semalam saat menyaksikan Mata Najwa, saya terkesima dengan sosok seorang Tri Rismaharini [1]. Saya pun membuat status di facebook, dan banyak teman yang sependapat dengan status saya. Kabarnya, di jagad twitter pun banyak yang mengkicaukan apresiasi pada beliau.

risma1

Pagi ini, saya menemukan dua artikel menarik. Artikel-artikel ini menggambarkan betapa sosok seorang Risma yang berhasil mengubah Surabaya tidak lahir dalam semalam. Ia pun tidak lahir dengan dukungan dan puja-puji elemen politik lain di Surabaya. Alih-alih membantu kerja Bu Risma, sebagian besar elemen politik di Surabaya justru berniat menjegalnya.

Artikel di Kompasiana ini menjelaskan secara detail bagaimana Bu Risma harus menghadapi upaya pemakzulan di seratus hari pertama. Bayangkan, baru seratus hari memimpin dan sudah digoyang mosi tidak percaya! Apa yang jadi parameter mosi tersebut!? Lebih sedih lagi, upaya pemakzulan ini didukung semua fraksi di DPRD Kota Surabaya, kecuali FPKS.

Artikel di Merdeka.com ini secara spesifik menyoroti benturan antara Bu Risma dengan partai pengusungnya, PDIP. Sosok Bu Risma yang bukan orang PDIP ternyata menimbulkan penolakan, bahkan sejak sebelum resmi dicalonkan sebagai Cawali. Kebijakan Bu Risma di kemudian hari juga berbenturan dengan partai ini. Misal, upaya menutup Gang Dolly dianggap “anti-wong cilik”.

Tentu tuduhan terhadap Bu Risma ini basa-basi politik semata. Salah seorang rekan saya, Mbak Sinta Yudisia, pernah melakukan penelitian tentang Gang Dolly (dan menulis Existere, novel luar biasa tentang kehidupan PSK di sana). Menurut Mbak Sinta, kehidupan di Gang Dolly sudah benar-benar didesain untuk menjerat para PSK untuk terus berada di sana selagi masih memiliki “kapasitas jual.” Kalau sudah melewati “masa jual,” mereka pun tercampak. Tidak ada seorang pun yang peduli. Ini sebuah eksploitasi besar-besaran terhadap wong cilik, dan Bu Risma berniat mengakhirinya.

Niat mulia ini agaknya sepi pendukung di dunia politik Surabaya. Tekanan terhadap Bu Risma pun menguat, sampai dia berpesan kepada keluarganya, agar mengikhlaskan jika Bu Risma meninggal akibat perjuangannya. Beberapa rekan saya yang tinggal di Surabaya pun menuturkan, kondisi kesehatan Bu Risma menurun akhir-akhir ini. Puncaknya, muncul wacana agar Bu Risma mengundurkan diri.

Sosok Risma mengundang apresiasi dan kekaguman dari kita semua. Namun saya ingin menggelitik kesadaran kita: apakah hanya akan kagum? Sibuk berdecak, bertepuk tangan di tepi arena, sementara sang pahlawan tengah bersimbah keringat dan air mata di medan laga? Apakah kita hanya akan mengapresiasi sejenak, kemudian ketika sosok semacam Risma ini terkubur di gelanggang politik Indonesia (yang makin pragmatis dan gila ini) menyayangkannya? Setelah itu diam menunggu sosok Risma berikutnya (sambil mengeluh berkepanjangan ketika sosok semacam Risma tak lagi muncul)?

Seperti itulah yang biasanya terjadi di Indonesia. Masyarakat sebagian menerima dengan pasrah, apapun yang penguasa lakukan pada mereka. Menyikapi kesenjangan antara rumah dan mobil mewah elit yang kian bertambah dengan jembatan nyaris roboh yang digunakan anak-anak SD untuk sekolah dengan penuh “kesabaran”. Masyarakat sebagian sibuk mengutuk, menyalahkan si ini dan si itu, menyebar berita jelek tentang si ini dan si itu, yang kadang kala itu tidak lebih dari sampah kebohongan belaka. Namun di saat yang sama, tidak berbuat apa-apa untuk perbaikan.

Ketika muncul sosok yang luar biasa semacam Bu Risma, yang awalnya bersabar kini berharap. Yang awalnya mengutuk kini memuji. Namun apakah berhenti sampai di sana? Seharusnya tidak. Seharusnya, harapan dan pujian itu terejawantahkan dalam bentuk aksi nyata.

Pertama, anda dapat memilih menjadi orang seperti Risma, Ridwan Kamil, Aher dan lain-lain. Anda dapat memilih untuk mempersiapkan diri anda menjadi pemimpin yang amanah, berjuang untuk rakyat. Anda dapat memilih untuk terus mengasah kemampuan, baik keilmuan, kepemimpinan, pengembangan jaringan dan sebagainya sehingga jika saatnya tiba nanti, bahu dan punggung anda telah siap menanggung beban kepemimpinan.

Namun, tidak semua dari kita sanggup memilih jalan ini. Sesungguhnya, jalan kepemimpinan adalah jalan yang penuh dengan onak kelelahan dan duri perjuangan di satu sisi, dan kilau harta dan rayuan syahwat di sisi lain. Jalan kepemimpinan adalah jalan yang menuntut pelakunya untuk berpikir keras dan bekerja keras, sambil terus mengasah hati agar tidak ikut mengeras.

Pilihan kedua adalah dengan mendukung para pemimpin yang amanah ini. Memilih bukan pekerjaan mudah. Sebelum memilih, anda harus mencari, menelisik, meneliti rekam jejak seorang kandidat. Anda harus menimbang, berita mana yang akurat terkait dirinya. Anda harus mengambil kesimpulan, apakah kandidat ini benar-benar memperjuangkan apa yang anda harapkan, ataukah itu hanya gincu janji yang dioleskan saat kampanye saja.

Anda mengutuki banjir di Jakarta? Bagus! Siapkan diri anda menjadi pemimpin Jakarta di tahun 2050, yang mampu menanggulangi masalah banjir dan masalah lainnya yang saat ini membelit ibukota. Jika tidak mampu, siapkan diri anda memilih pemimpin yang memang berniat dan bekerja keras menangani masalah banjir. Bingung “siapa” dan “yang mana”? Cari! Tugas anda untuk menelisik dan mengetahui, siapa yang nyata bekerja keras membantu warga Jakarta.

Anda peduli dengan rusaknya hutan di Indonesia? Bagus! Siapkan diri anda menjadi bupati atau gubernur daerah dengan hutan yang luas di Indonesia. Atau, siapkan diri anda menjadi Menteri sehingga dapat mengontrol pemberian izin penggunaan hutan. Jika tidak mampu, siapkan diri anda untuk mencari dan memilih calon yang benar-benar peduli dengan kelestarian hutan.

Apresiasi dan pujian di dunia maya, senyaring apapun itu, jika tidak berujung pada dukungan nyata, pada akhirnya hanya akan menjadi gema hampa yang hilang seiring waktu. Karena politik di Indonesia dibangun di atas pondasi demokrasi, maka dukungan yang utama adalah dukungan di bilik suara. Selanjutnya, dukungan itu harus terwujudkan dalam pemantauan terhadap kinerja beliau: apresiasi jika berhasil, menegur jika kurang berhasil dan melindungi beliau dari aksi preman-preman politik yang seringkali mengatasnamakan kita, rakyat, untuk tindakan jalanan mereka.

Kembali, jangan kita hanya berharap turun seorang Ratu Adil yang mampu menyelesaikan semua masalah di Indonesia dengan sekali kibas. Jangan kita sibuk riuh di pinggiran, sementara para pejuang bertarung mati-matian di medan laga. Jangan kita teteskan air mata, meraung meratapi pahlawan yang sudah pergi (atau berakhir masa tugasnya) namun kita tidak pernah meneteskan keringat untuk mendukung mereka yang sedang berjuang sekarang.

Mari kita menjadi bagian dari generasi baru Indonesia: generasi yang berani mengambil pilihan untuk menjadi pemimpin, atau berani mencari dan mendukung mereka yang berjuang menjadi pemimpin tulus bagi Indonesia.

Kalau bukan dari kita, lalu siapa?

Wallahu’alam.

[1] Bagi yang ingin menyaksikan tayangan Mata Najwa tersebut, silahkan menyaksikan di Youtube.

 
Leave a comment

Posted by on February 13, 2014 in Renungan

 

Tags: , ,